nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Dedi Mulyadi Kritisi Wacana Pilkada Kembali ke DPRD

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Senin 18 November 2019 21:52 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 11 18 337 2131481 dedi-mulyadi-kritisi-wacana-pilkada-kembali-ke-dprd-Xk1UeNlo4H.jpg Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi (foto: Okezone/Harits TA)

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berencana melakukan evaluasi pemilihan Pilkada secara langsung. Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengkritik wacana tersebut lantaran menurutnya akan mengubah kinerja kepala daerah.

“Saat dipilih oleh rakyat, para calon kepala daerah berebut simpati rakyat dengan menunjukkan prestasi terbaik. Sementara ketika dipilih oleh DPRD, kepala daerah cukup loyal pada legislator saja,” ucap Dedi kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019).

Baca Juga: Mendagri Tito Karnavian Jelaskan Maksud Evaluasi Pilkada Langsung 

Dedi menilai, kerawanan Pilkada dipilih oleh DPRD akan sama dengan Pilkada langsung. Karenanya dia berharap terdapat solusi dan bukan malah mengubah sistem yang ada.

Dedi Mulyadi Menilai Golkar Harus Melakukan Perubahan Struktur dan Kultur Partai 

Padahal menurutnya konflik yang ada di Pilkada langsung saat ini sudah semakin berkurang lantaran bisa dibawa ke MK. Sementara kepala daerah yang dipilih oleh DPRD menimbulkan banyak konflik.

"Karena ketika tidak sesuai dengan kehendak rakyat sasarannya jelas dan bisa dimobilisasi oleh calon yang kalah. Makin ke sini justru konflik semakin berkurang karena sengketa dibawa ke Mahkamah Konstitusi," tutur dia.

Mengenai anggapan Mendagri bahwa Pilkada secara langsung memakan biaya yang mahal, dia tak sepakat. Sebab, lanjut Dedi ada karakteristik daerah yang berbeda-beda.

Selain itu, Dedi tak meyakini pemilihan kepala daerah melalui DPRD juga tak akan minim biaya dan terbebas dari perilaku politik uang. Dia menegaskan keduanya sama-sama rentan.

"Begitu juga ketika dihubungkan dengan perilaku koruptif kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Banyak juga pejabat yang korupsi tapi bukan karena dipilih oleh rakyat," ujar anggota Komisi IV DPR RI itu.

Oleh sebab itu, Dedi menilai hendaknya semua pihak menjunjung tinggi proses demokrasi yang saat ini sudah berjalan dengan baik meskipun dia tak menampik banyak yang perlu dievaluasi, tetapi Pilkada langsung masih efektif apalagi rakyat sudah mulai terbiasa.

Bahkan, kandidat yang maju pun sudah teruji karena sebelum mencalonkan diri kapasitas mereka diukur oleh popularitas dan elektabilitas.

"Tidak juga faktor uang itu satu-satunya, elektabilitas yang penting. Kalau hanya faktor uang, punya uang enggak ada elektabilitas juga ya buang uang ke laut. Elektabilitas itu muncul dari kepercayaan publik. Kalau punya elektabilitas tanpa money politic pun bisa menang," tutur Dedi.

Ilustrasi (foto: Shutterstock)

Baca Juga: Mendagri Tito: Kalau Ada Calon Kepala Daerah Ngaku Enggak Bayar, Saya Ingin Ketemu! 

Dengan adanya proses itu, lanjut Dedi, penyaringan calon kepala daerah dapat berjalan baik. “Tidak ada yang ribut, tidak ada pendaftaran pun enggak apa-apa kalau elektabilitasnya baik. Sebaliknya kalau dari DPRD terjadi sentralisasi. Semuanya berebut pengaruh pusat," tandas dia.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan kemungkinan pihaknya bakal mengkaji pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung. Apalagi, kata Tito, sistem politik Pilkada serentak sudah berjalan selama 20 tahun dan menurut dia perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui apakah masih relevan.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini