nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Mendagri Tito: Kalau Ada Calon Kepala Daerah Ngaku Enggak Bayar, Saya Ingin Ketemu!

Fahreza Rizky, Jurnalis · Senin 18 November 2019 21:36 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 11 18 337 2131457 mendagri-tito-kalau-ada-calon-kepala-daerah-ngaku-enggak-bayar-saya-ingin-ketemu-Bylrrr1lXo.jpg Mendagri Tito Karnavian (foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan sistem pemilihan kepala daerah yang ada saat ini sangat memakan biaya tinggi. Karena itulah dia berencana melakukan evaluasi terhadap jalannya Pilkada secara langsung.

Menurut Tito, biaya politik di Pilkada yang tinggi itu mulai dari dana yang dikeluarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hingga calon kepala daerah juga mengeluarkan biaya tinggi.

Baca Juga: Mendagri Tito Karnavian Ingin Pilkada Langsung Dievaluasi 

“Kita lihat adanya politik biaya Tinggi. Mulai dari biaya dari pemerintah APBN dan APBD, yang dikeluarkan untuk mobilisasi masyarakat. Karena pilkada langsung memobilisasi masyarakat antara ke bilik suara, otomatis dengan mobilisasi masyarakat yang besar biayanya jadi lebih tinggi,“ ungkap Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019).

Mendagri Tito Karnavian (foto: Puspen Kemendagri) 

Mantan Kapolri ini berujar, tidak ada yang gratis untuk ikut dalam pilkada langsung. Bagaimaha tidak, seorang calon bupati harus mengeluarkan biaya sebesar Rp 30 miliar untuk ikut pilkada. Dia pun ingin bertemu calon kepala daerah yang mengklaim jika maju di Pilkada secara langsung tak mengeluarkan uang sepeser pun dari kantongnya.

“Ya kalau ada yang menyatakan enggak bayar nol persen, saya pengen ketemu orangnya,” ujar Tito.

Dia mengatakan, biaya mahal yang dikeluarkan oleh calon kepala daerah di Pilkada langsung biasanya digunakan untuk kampanye, saksi di TPS dan lainnya.

Namun, menurut Tito, jumlah pengeluaran calon kepala daerah dengan gaji yang diterima sebagai kepala daerah. Menurutnya, tiap kepala daerah akan rugi, apabila gaji yang didapatkannya tak benading denyan modal politik yang dikeluarkan.

Baca Juga: Mendagri Tito Karnavian Jelaskan Maksud Evaluasi Pilkada Langsung 

Dengan kondisi demikian, lanjut Tito, operasi tangkap tangan (OTT) kasus korupsi yang kerap kali menjerat kepala daerah bukanlah satu hal yang membanggakan.

"Kenapa? Karena sistem itu membuat dia balik modal sehingga ya tinggal menggunakan teknik-teknik intelijen, teknik-teknik investigasi, mentarget kepala daerah sangat mudah sekali ya pasti akan korupsi,” tutup Tito.

(fid)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini