Share

Dirut Jasa Marga Mangkir, KPK Surati Menteri BUMN Erick Thohir

Arie Dwi Satrio, Okezone · Senin 18 November 2019 19:49 WIB
https: img.okezone.com content 2019 11 18 337 2131428 dirut-jasa-marga-mangkir-kpk-surati-menteri-bumn-erick-thohir-0PyWgnNlvj.jpg Juru Bicara KPK Febri Diansyah (Foto: Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyurati Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir terkait mangkirnya Direktur Utama (Dirut) Jasa Marga, Desi Arryani dalam panggilan pemeriksaan. Surat itu telah dikirimkan KPK ke Erick Thohir pada 12 November 2019.

Desi tercatat sudah dua kali mangkir saat dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pelaksanaan pekerjaan sub kontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Desi dipanggil dalam kapasitasnya sebagai ‎Kepala Divisi III PT Waskita Karya untuk tersangka Fator Rachman (FR).

"KPK telah mengirimkan surat pada Menteri BUMN tertanggal 12 November 2019 terkait dengan ketidakhadiran saksi Desi Arryani yang saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk setelah tidak hadir sebelumnya,‎" kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah melalui pesan singkatnya, Senin (18/11/2019).

Baca Juga: Erick Thohir Komentari Penangkapan Oknum Petinggi BUMN yang Diduga Terlibat Terorisme 

Sebelumnya, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Desi Arryani pada 28 Oktober 2019. Namun, Desi mangkir alias tidak hadir pada panggilan pemeriksaan tersebut dengan alasan sedang ada tugas di Semarang, Jawa Tengah.

Erick Thohir Foto; Okezone

KPK kemudian menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Desi pada 11 November 2019. Desi kembali tidak kooperatif dengan tidak menghadiri pemeriksaan tersebut.

Kata Febri, KPK berencana memanggil kembali Desi Arryani sebagai saksi pada Rabu dan Kamis, 20 - 21 November 2019. Desi dijadwalkan akan diperiksa seira pukul 09.30 WIB. Surat panggilan terhadap Desi telah dikirimkan KPK ke alamat kediamannya.

‎"KPK melampirkan surat panggilan di Surat pada Menteri BUMN tersebut. Selain itu, kami juga telah mengirimkan surat ke alamat saksi secara patut," ujar Febri.

KPK berharap ‎Erick Thohir dapat menginstruksikan anak buahnya, termasuk Desi Arryani untuk kooperatif memenuhi panggilan pemeriksaan.‎ Sebab, Desi sudah dua kali mangkir dipanggil KPK.

"Dengan adanya surat tersebut, kami harap Menteri BUMN dan jajaran dapat memberikan arahan agar seluruh pejabat yang diperiksa bersikap koperatif dengan proses hukum dan mendukung upaya pemberantasan korupsi," katanya.‎

Baca Juga: KPK Panggil Direktur Teknik Angkasa Pura II Terkait Suap Proyek Antar BUMN 

Baca Juga: Dukung Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Morowali Hibahkan Tanah ke KKP

Belum diketahui apa yang akan digali penyidik dari pemeriksaan Desi nantinya. Diduga, ‎pemeriksaan terhadap Desi untuk mendalami sejumlah dokumen penting terkait kasus dugaan korupsi proyek-proyek yang digarap Waskita Karya. Dokumen-dokumen tersebut disita tim penyidik saat menggeledah rumah Desi pada 11 Februari 2019 lalu.

KPK sendiri saat ini sedang fokus mengusut kasus dugaan korupsi yang ditaksir merugikan keuangan negara hingga Rp186 miliar tersebut. Pengusutan tersebut ditandai dengan gencarnya pemeriksaan terhadap sejumlah saksi yang berasal dari PT Waskita Karya.‎

Sejauh ini, KPK baru menetapkan mantan Kepala Divisi (Kadiv) II PT Waskita Karya, Fathor Rachman (FR) serta mantan Kepala Bagian (Kabag) Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya, Yuly Ariandi Siregar (YAS) sebagai tersangka.

Kedua pejabat Waskita Karya tersebut diduga telah memperkaya diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, terkait proyek fiktif pada BUMN. Sedikitnya, ada 14 proyek infrastruktur yang diduga dikorupsi oleh pejabat Waskita Karya.

Proyek tersebut tersebar di Sumatera Utara, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Timur, dan Papua.

Fathor dan Ariandi diduga telah menunjuk empat perusahaan sub kontraktor untuk mengerjakan pekerjaan fiktif pada sejumlah proyek konstruksi yang dikerjakan Waskita Karya.

Empat perusahaan sub kontraktor yang telah ditunjuk Ariandi dan Fathor tidak mengerjakan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak. Namun, PT Waskita Karya tetap melakukan pembayaran terhadap empat perusahaan sub kontraktor tersebut.

Selanjutnya, perusahaan-perusahan sub-kontraktor tersebut menyerahkan kembali uang pembayaran dari PT Waskita Karya kepada sejumlah pihak termasuk yang kemudian diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Fathor dan Ariandi.

Diduga, telah terjadi kerugian keuangan negara sekira Rp186 miliar. Perhitungan kerugian keuangan menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut merupakan jumlah pembayaran dari PT Waskita Karya kepada perusahaan-perusahaan sub kontraktor pekerjaan fiktif.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini