Diperiksa KPK, Gamawan Fauzi Akui Teken Proyek Pembangunan Kampus IPDN

Arie Dwi Satrio, Okezone · Senin 18 November 2019 18:23 WIB
https: img.okezone.com content 2019 11 18 337 2131388 diperiksa-kpk-gamawan-fauzi-akui-teken-proyek-pembangunan-kampus-ipdn-UVhuzGnANY.jpg Mantan Mendagri, Gamawan Fauzi. (Foto : Okezone.com/Arie Dwi Satrio)

JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi sebagai saksi, sore hari ini. Gamawan diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pembangunan proyek gedung kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) senilai Rp100 miliar di Sulawesi Utara.

‎Usai diperiksa, Gamawan mengakui menandatangani atau meneken pembangunan proyek senilai Rp100 miliar tersebut. Namun, Gamawan mengaku dirinya menyepakati proyek pembangunan gedung IPDN setelah adanya peninjauan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Ditanya kalau proyek di atas Rp100 miliar kan ditandatangani menteri. Terus iya saya bilang, itu saya tanda tangan, tapi setelah di-review oleh BPKP," kata Gamawan di pelataran Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (18/11/2019).

Gamawan juga mengakui dirinya diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan tiga tersangka dalam perkara ini. Kata Gamawan, pemeriksaan kali ini tidak jauh berbeda dengan sebelum-sebelumnya.

"Enggak, kan dulu sudah. Karena tersangkanya ganti kan, tapi masalah juga itu," ujarnya.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. (Foto : Okezone.com/Muhammad Rizky))

Sementara itu, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menjelaskan ihwal pemeriksaan terhadap Gamawan Fauzi hari ini. Kata Febri, Gamawan diperiksa untuk mendalami persetujuan pemenangan lelang atas proyek pembangunan IPDN senilai Rp100 miliar.

"Didalami terkait perseujuan pemenangan lelang atas proyek pembangunan IPDN yang nilainya di atas Rp100 miliar," ujar Febri dikonfirmasi terpisah.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tiga tersangka terkait kasus dugaan korupsi pembangunan tahap II Gedung Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Rokan Hilir, Riau pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun anggaran 2011.

Mereka adalah Pejabat Pembuat Komitmen pada Pusat Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Sekjen Kemendagri Dudy Jocom (DJ), mantan Kepala Divisi Gedung PT Hutama Karya bernama Budi Rachmat Kurniawan (BRK), dan Senior Manager PT Hutama Karya bernama Bambang Mustaqim (BMT).


Baca Juga : KPK Periksa Anak Buah Kemendagri soal Dugaan Korupsi Kampus IPDN Gowa

Ketiga tersangka diduga menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri, orang lain atau korporasi dalam pembangunan Gedung IPDN. Dalam proyek senilai Rp 91,62 miliar tersebut, diduga kerugian negara sebesar Rp 34 miliar.

Atas perbuatannya tersebut, ketiganya disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.


Baca Juga : KPK Periksa Eks Mendagri Gamawan Fauzi Terkait Korupsi Gedung IPDN

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini