nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Mendagri Tito Karnavian Jelaskan Maksud Evaluasi Pilkada Langsung

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Senin 18 November 2019 15:55 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 11 18 337 2131308 mendagri-tito-karnavian-jelaskan-maksud-evaluasi-pilkada-langsung-DgW7Oe1blo.jpg Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Komite I DPD. (Foto: Harits Tryan Akhmad/Okezone)

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan maksud pernyataannya ihwal evaluasi pilkada langsung. Menurut dia, evaluasi pilkada langsung bukan berarti dikembalikan kepada dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) untuk menentukan kepala daerah.

"Usulan agar dikembalikan kepada DPRD setempat, ini saya sendiri menyampaikan, tapi tidak pernah menyampaikan untuk tidak pernah kembali kepada DPRD, ini saya klarifikasi," ungkap Tito saat rapat dengan Komite I DPD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019).

Baca juga: Pilkada 2020, Bawaslu Awasi Ketat Netralitas ASN 

Tito menyatakan pilkada langsung sudah berjalan selama 15 tahun lebih dan memberikan dampak positif terhadap kemajuan demokrasi bangsa Indonesia.

Ilustrasi pemilihan umum. (Foto: Dok Okezone)

Akan tetapi, lanjut dia, dalam praktiknya terdapat juga memberikan dampak negatif. Sebut saja menghadirkan konflik akibat pilkada langsung ini.

Baca juga: Tolak Pilkada Lewat DPRD, Perludem: Langkah Mundur Demokrasi 

"Tapi dalam praktiknya telah sekian belas tahun, kita juga melihat ada dampak-dampak negatifnya. Yang tadi sudah disampaikan potensi konflik misalnya, itu jelas," tutur Tito.

"Saya sendiri sebagai mantan Kapolri, mantan kapolda, itu melihat langsung. Misalnya di Papua 2012, saya menjadi kapolda di sana, Kabupaten Puncak itu empat tahun tertunda pilkadanya karena konflik perang empat tahun korban sudah banyak," imbuhnya.

Tito menyayangkan sistem pilkada langsung terkadang juga membuat sebuah potensi perpecahan lantaran polarisasi yang membuat masyarakat terbelah.

"Tapi dalam bahasa saya adalah polarisasi yang dilegalisasi, legal. Tapi dalam ilmu sekuriti, perbedaan itu mengandung potensi konflik, namanya juga berbeda," jelas Tito.

Baca juga: PPP Mewanti-wanti KPU soal Larangan Mantan Koruptor Maju Pilkada 

Selain rawan konflik, dia menyebut pilkada langsung turut memakan biaya yang cukup tinggi bagi para calon kepala daerah. Oleh karena itu, Tito meminta pelaksanaan pilkada langsung dievaluasi melalui kajian akademik.

"Jadi harus ada kajian akademik, tidak bisa empirik saja berdasarkan pengalaman. Ini bisa bias. Kalau hasilnya pilkada langsung lebih baik, kita lakukan. Bagaimana mengurangi negatifnya. Kalau ada banyak negatifnya, beralih ke sistem yang lain," kata Tito.

Baca juga: Soal Pilkada Tidak Langsung, Jokowi Tegak Berdiri pada Cita-Cita Reformasi 

Maka itu, Tito menegaskan maksud dirinya melakukan evaluasi pilkada langsung bukan berarti bakal dikembalikan melalui DPRD.

"Nah, ini jadi saya tidak menjelaskan ingin menyampaikan bahwa kembali ke DPRD atau ke langsung, tidak. Yang saya katakan adalah kita perlu melakukan evaluasi karena ada dampak positifnya, dampak negatif juga ada," papar Tito.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini