nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPK Periksa 14 Pejabat Pemkot Medan di Kantor BPKP Sumut

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Senin 18 November 2019 13:18 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 11 18 337 2131227 kpk-periksa-14-pejabat-pemkot-medan-di-kantor-bpkp-sumut-3PrOQJVI7r.jpg Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (Foto: Dok Okezone)

JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap 14 saksi terkait kasus dugaan suap pengurusan proyek dan jabatan di Pemerintah Kota Medan pada 2019. Para saksi yang diperiksa di antaranya pejabat Pemkot Medan.

Sebanyak 14 saksi tersebut yakni Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan, Muhamma Husni; Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Medan, Renward Parapat; Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, Zulkarnain; Agus Sriyono; serta Direktur RSUD R Pringadi Kota Medan, Suryadi Panjaitan.

Baca juga: KPK Telisik Komunikasi antara Legislator Sumut Akbar Himawan dan Wali Kota Medan 

Kemudian mantan Kadis Pendidikan Kota Medan, Hasan Basri; Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Medan, Bob Harmansyah Lubis; Kadis Ketahanan Pangan Kota Medan, Emilia Lubis; Kadis Pertanian dan Perikanan Kota Medan, Ikhsar Risyad Marbun.

Selanjutnya ‎Kadis Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan, Benny Iskandar; Kadis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, Suherman; Kadis Perhubungan Kota Medan, Izwar; Kadis Kesehatan Kota Medan, Edwin Effendi; dan Direktur PD Pasar Kota Medan, Rusdi Simoraya.

Baca juga: Istri Wali Kota Nonaktif Medan Bungkam Usai Diperiksa KPK 

Ke-14 saksi tersebut bakal diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka kepala nonaktif Dinas PUPR Kota Medan, Isa Ansyari (IAN). Mereka diperiksa di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumatera Utara.

"‎Pemeriksaan dilakukan di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara," jelas Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Senin (18/11/2019).

Tidak hanya di Medan, KPK juga melakukan pemeriksaan terhadap satu saksi yakni Yamitema Laoly, putra kandung Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly, di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan. Yamitema diperiksa dalam kapasitas sebagai Direktur PT Kani Jaya Sentoso.

"Pemeriksaan ini sebagai penjadwalan ulang dari agenda sebelumnya. Yang bersangutan diperiksa untuk tersangka ISA, dan telah datang sekitar pukul 10.00 pagi ini," ungkap Febri.

Baca juga: Sempat Mangkir, Anak Menkumham Penuhi Panggilan KPK Terkait Suap Wali Kota Medan 

Sejauh ini KPK telah menetapkan wali kota nonaktif Medan, Tengku Dzulmi Eldin (TDE), sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek dan jabatan di lingkungan pemerintahannya pada 2019.

Selain Dzulmi, KPK juga menetapkan dua tersangka lain yakni‎ Kadis PUPR Kota Medan, Isa Ansyari (IAN); dan Kabag Protokoler Kota Medan, Syamsul Fitri Siregar (SFI). Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT).

Baca juga: Usut Suap Walkot Medan, KPK Cekal Politikus Golkar Akbar Himawan ke Luar Negeri 

Dzulmi Eldin dan Syamsul Fitri Siregar diduga menerima sejumlah uang dari Isa Ansyari. Uang tersebut disinyalir berkaitan dengan jabatan Isa Ansyari yang diangkat menjadi kepala Dinas PUPR Medan oleh Dzulmi Eldin.

KPK menduga Isa memberikan uang tunai kepada Dzulmi Eldin sebesar Rp20 juta setiap bulan pada periode Maret–Juni 2019, kemudian pada 18 September 2019 senilai Rp50 juta.

Tidak hanya itu, Dzulmi Eldin juga diduga menerima suap dari Kadis PUPR senilai Rp200 juta. Uang suap itu dipakai untuk memperpanjang masa perjalanan dinas Dzulmi Eldin bersama keluarga di Jepang.

Baca juga: Periksa Enam Saksi, KPK Selisik Sumber Uang Pelesiran Wali Kota Medan 

Wali Kota nonaktif Medan Tengku Dzulmi Eldin. (Foto: Dok Sindo/Sutikno)

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini