nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Bamsoet Sebut Ada 5 Wacana Berkembang soal Amandemen UUD 1945

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Senin 18 November 2019 12:38 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 11 18 337 2131209 bamsoet-sebut-ada-5-wacana-berkembang-soal-amandemen-uud-1945-8uVx4F6GtC.jpg Bambang Soesatyo. (Foto : Okezone.com/Muhamad Rizky)

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengatakan selama dia menjabat sebagai pimpinan MPR ada lima wacana yang berkembang terkait amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

“Pertama adalah perubahan terbatas amandemen, kedua penyempurnaan, ketiga perubahan menyeluruh, keempat kembali ke UUD yang asli, kelima tidak perlu amandemen,” ucap Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019).

Bamsoet menyatakan, hingga sekarang lembaganya masih terus melakukan kajian dan menampung aspirasi terkait wacana untuk melakukan amandemen UUD 1945.

“Jadi sekarang masih dalam tahap menjaring aspirasi publik. Karena sampai saat ini pun ktia belum menerima adanya usulan daripada yang ingin mengubah UU atau amandemen. Belum ada satupun,” ujar Bamsoet.

Bambang Soesatyo. (Okezone.com/Fahreza Rizky))

Ia melanjutkan, MPR juga tengah bersafari ke partai politik untuk menjaring aspirasi. Hal itu merupakan salah satu upaya menjalankan rekomendasi yang diberikan MPR periode 2014-2019, ihwal terkait amandemen UUD 1945 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Berdasarkan rekomendasi periode lalu, dia menyebut hanya tiga partai politik yang tak terlalu setuju untuk melakukan amandemen bila hanya sekadar menghadirkan GBHN. Ketiga partai itu adalah Golkar, PKS, dan Demokrat. Partai tersebut menilai menghadirkan GBHN hanya perlu melalui undang-undang, tak perlu melalui amandemen.


Baca Juga : Bamsoet Sebut Nasdem Setuju Amandemen Terbatas UUD 1945

“Kalau kita membaca dari rekomendasi dan keputusan periode lalu, hanya 3 partai yang tidak terlampau sreg untuk amandemen kalau hanya menghadirkan GBHN. Menurut Golkar, PKS, dan Demokrat cukup melalui UU sehingga kami penting untuk bersafari kebangsaan lagi untuk menggali lebih dalam lagi apa yang kira-kira bisa kami tuntaskan dari pekerjaan rumah periode sebelumnya,” tuturnya.

Baca Juga : JK Minta MPR Terima Aspirasi Publik soal Amandemen Terbatas UUD 1945

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini