nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Jokowi Wacanakan Tambah 6 Wamen, Ini Kata PKS

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Sabtu 16 November 2019 08:06 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 11 16 337 2130603 jokowi-wacanakan-tambah-6-wamen-ini-kata-pks-JE8LfwRaVR.jpg Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera (foto: Okezone)

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) enggan berkomentar banyak soal wacana Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dikabarkan bakal menambah 6 posisi Wakil Menteri (Wamen) di Kabinet Indonesia Maju.

“Menunjuk Menteri dan Wamen hak prerogatif Presiden,” kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada Okezone, Sabtu (16/11/2019).

Baca Juga: Jokowi Akan Tambah 6 Wamen, Istana: Baru Rencana, Bisa Berubah 

Pimpin Sidang Kabinet Paripurna, Jokowi Beri Lima Arahan Soal RPJMN

Namun, menurut Mardani, hak prereogatif Presiden itu juga dibatasi oleh prinsip-prinsip good coorporate governance atau merupakan langka re-design organisasi, menuju organisasi yang sehat, transparan, akuntabel, mandiri, responsibe.

“Reformasi birokrasi juga menekankan miskin struktur dan otomatis miskin personal dan kaya fungsi,” imbuh dia.

Karenanya, PKS pun menilai jika Presiden Jokowi hanya memaksa kepentingan sesaat terkait jabatan Wamen ini, maka akan mendapatkan respon dari masyarakat sendiri.

“Terlepas dari siapa yang ditunjuk jadi Wamen, Presiden akan di ‘hakimi' publik jika memaksakan kehendak,” tandasnya.

Sebelumnya Presiden Jokowi membantah akan menambah enam jabatan baru untuk posisi wamen di Kabinet Indonesia Maju. Jokowi mengaku belum ada rencana menambah kursi jabatan untuk enam wamen.

"Belum," singkat Jokowi saat dikonfirmasi terkait penambahan enam wamen, di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu 10 November 2019.

Baca Juga: Golkar Yakin Jokowi Punya Skala Prioritas Tambah 6 Wakil Menteri

Sementara Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rachman mengatakan sampai saat ini rencana mengenai penambahan wakil menteri hanya berdasarkan yang tertera di peraturan presiden (perpres).

"Yang baru ada prepesnya saja kan baru Kemendikbud ya. Sempat dibicarakan Perpres 66 kalau enggak salah tahun 2019, terus soal wakil panglima TNI (Perpres) 72 2019," kata FAdjroel.

Maka itu, kursi wakil menteri yang belum diterbitkan di dalam perpres belum dibicarakan oleh Presiden Jokowi hingga kini. Fadjroel menyebutkan belum ditentukan kapan batas waktu soal penambahan wamen tersebut.

"Jadi di luar itu, seperti Pak Jokowi tadi katakan, belum dibicarakan. Jadi yang sudah terbit akan kita proses secepatnya. Dalam proses," ungkapnya.

"Hak prerogatif Presiden mengenai orang, mengenai kapan, itu Pak Presiden yang akan menentukan tetapi dari Mensesneg yang akan memprosesnya," tutup Fadjroel menambahkan.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini