MUI Dukung Sertifikasi Perkawinan, tapi Jangan Bikin Rumit Calon Pengantin

Harits Tryan Akhmad, Okezone · Sabtu 16 November 2019 07:09 WIB
https: img.okezone.com content 2019 11 16 337 2130600 mui-dukung-sertifikasi-perkawinan-tapi-jangan-bikin-rumit-calon-pengantin-4A9PNqa20q.jpg Ilustrasi Majelis Ulama Indonesia (foto: Okezone)

JAKARTA - Pemerintah mewacanakan pemberlakuan sertifikasi perkawinan bagi calon pengantin yang hendak menikah. Rencananya gagasan itu bakal diterapkan pada tahun 2020 mendatang.

Mengenai hal itu, Sekjen MUI Anwar Abas mendukung adanya gagasan itu, karena dengan begitu diharapkan pasangan yang hendak melakukan pernikahan bisa mendapatkan pelajaran terlebih dahulu sebelum menjalaninya.

Baca Juga: Menag Pastikan Sertifikasi Perkawinan untuk Semua Agama 

”Gagasan yang bagus dan menarik karena dengan itu diharapkan pasangan yang akan menikah tersebut benar-benar sudah tahu akan hak dan kewajibannya. Sehingga mereka diharapkan akan dapat menjalani kehidupan rumah tangganya dengan baik sehingga keinginannya untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dapat terwujud,” ujar Anwar kepada Okezone, Sabtu (16/11/2019).

Ilustrasi (foto: Shutterstock) 

Namun demikian, lanjut Anwar, gagasan yang baik juga harus diperhatikan oleh pemerintah dari segi perencanaannya yang secara matang agar tak membebani pasangan yang bakal menikah.

“Kita mengharapkan jangan sampai program ini karena penyelenggaraannya tidak baik sehingga membuat calon pengantin menjadi terhalang untuk menikah,” tuturnya.

“Hal-hal yang semacam ini hendaknya benar-benar menjadi perhatian serius dari pihak pemerintah . Untuk itu perencanaan dan penyelenggaraannya harus benar-benar baik dan dipikirkan secara matang,” imbuhnya.

Baca Juga: Menko PMK Wacanakan Sertifikasi Perkawinan, Calon Suami-Istri Harus Jalani Pelatihan 

Sebelumnya diwartaka Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mewacanakan pemberlakuan sertifikasi perkawinan bagi calon pengantin yang hendak menikah. Rencananya kebijakan itu akan diterapkan pada 2020 mendatang.

"Yang ditekankan sertifikasinya jadi harus ada pelatihan dan upgrade pembekalan terhadap semua calon pasangan suami istri," kata Muhadjir di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis 14 November 2019

(fid)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini