nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Rawan Kecelakaan, Skuter Listrik di Jalan Raya Harus Ada Aturan

Achmad Fardiansyah , Jurnalis · Jum'at 15 November 2019 16:56 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 11 15 337 2130379 rawan-kecelakaan-skuter-listrik-di-jalan-raya-harus-ada-aturan-AXGWIEMeFF.jpg Foto Ilustrasi Okezone

JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya masih belum memiliki aturan yang jelas bagi skuter listrik Grabwheels, mulai dari batas usia maupun jam operasional penyewaannya. Ditambah, kendaraan skuter listrik ini juga dinilai rawan kecelakaan.

Sebelumnya, dua pengguna otopet GrabWheels tewas akibat kecelakaan lalu lintas di kawasan Gate 3 Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada Minggu, 10 November 2019, sekira 03.29 dini hari. Kedua korban bernama Wisnu (18) dan Ammar (18).

 Baca juga: Rawan Kecelakaan, Polisi Sebut Skuter Listrik Belum Miliki Aturan Jelas

Menanggapi hal itu, pengamat transportasi publik yang juga Ketua FAKTA, Azas Tigor Nainggolan mengatakan, aplikator skuter elektrik harus bertanggung jawab atas kasus yang terjadi dengan tewasnya dua pengguna layanan Grabwheels pada akhir pekan lalu.

"Ini belum ada aturannya, dia sudah sewa-sewain. Tidak boleh semaunya gitu. Ini negara hukum, ini soal keselamatan, harus diatur," tegas Azas kepada wartawan, Jumat (15/11/2019).

Ia meminta kepada Dinas Perhubungan untuk menertibkan penyewaan skuter listrik Grabwheels. Menurutnya, perlu ada kajian serius dari otoritas terkait mengenai kelaikan skuter listrik sebagai alat transportasi pada kawasan umum yang rawan kecelakaan seperti di Jakarta.

 Baca juga: Nekat Melintas di JPO, Pengendara Skuter Listrik Akan Didenda Rp500 Ribu

Sementara itu, Ketua Koalisi Pejalan Kaki, Alfred Sitorus juga menyerukan agar perusahaan penyewaan skuter listrik, Grabwheels, turut bertanggung jawab karena membiarkan pengoperasian alat transportasi tersebut tanpa melengkapinya dengan aturan yang jelas.

“Seharusnya, sebelum si penabrak menjadi tersangka, pemerintah maupun perusahaan Grabwheels itu merupakan pihak yang paling bertanggung jawab atas kejadian tersebut karena kurangnya pengendalian dari sisi keselamatan. Jadi bukannya saling berkoalisi untuk menghapus dosa bersama karena sebelumnya tidak ada aturannya,” ujar Alferd.

Alfred juga menyanyangkan sikap pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, yang justru melemparkan tanggung jawab pembuatan regulasi soal skuter listrik kepada Pemprov DKI Jakarta.

“Mereka beralasan masalah skuter listrik ini tidak diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, padahal pejalan kaki saja diatur dalam undang-undang tersebut. Lalu apa yang menjadi pedoman bagi pemerintah provinsi atau bahkan kabupaten untuk membuat peraturan daerah, jika acuan regulasinya dari pemerintah pusat tidak ada. Dalam hal ini, jangan masyarakat dijadikan kelinci percobaan dari penerapan usaha ini,” tegasnya.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini