nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Aktivis Antikorupsi Berencana Lawan UU KPK Baru lewat Judicial Review

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Jum'at 15 November 2019 14:24 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 11 15 337 2130274 aktivis-antikorupsi-berencana-lawan-uu-kpk-baru-lewat-judicial-review-IMzG6AyoEh.jpg Sambangi KPK, aktivis antikorupsi berencana melawan UU KPK yang baru disahkan lewat judicial review. (Foto : Okezone.com/Arie Dwi Satrio)

JAKARTA – Sejumlah aktivis antikorupsi menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ‎di Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, pada siang ini. Kedatangan aktivis antikorupsi ini untuk memberikan dukungan kepada lembaga antirasuah pasca-diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

Mereka yang hadir di antaranya, mantan pimpinan KPK sekaligus Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia, Erry Riyana Hardjapamekas; mantan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK 2015, Betti Alisjahbana; Pengacara, Saor Siagian; Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana; Pakar Hukum Pidana, Abdul Fickar Hadjar, dan yang lainnya.

Dalam kesempatan itu, Betti Alisjahbana meminta KPK tetap fokus ‎melakukan pencegahan serta pemberantasan korupsi, meski adanya Undang-Undang yang baru. Selain itu, kata Betti, pihaknya meminta Presiden Jokowi segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

"Kami mengupayakan Perppu KPK bisa keluar, kami juga merencanakan mengajukan judicial review, jadi itu bentuk-bentuk dukungan kami agar KPK terus kuat," kata Betti di pelataran Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (15/11/2019).

Aktivis antikorupsi berencana lawan UU KPK Baru lewat judicial review (Foto : Okezone.com/Arie Dwi Satrio)

Sementara itu, Erry Riyana mengaku khawatir dengan kondisi KPK saat ini setelah diberlakukan UU yang baru. Oleh karenanya, Erry mengaku kedatangannya bersama dengan aktivis antikorupsi lainnya untuk mengetahui kondisi sebenarnya di dalam internal KPK.

"Jadi kami ingin mengetahui keadaan KPK seperti apa pimpinannya, pegawainya, dan sebagainya. Kami sudah mendengarkan semuanya," kata Erry di lokasi yang sama.

Menurut Abdul Fickar Hadjar, jalan utama yang bisa dilakukan Presiden Jokowi untuk menyelamatkan KPK ke depan yakni dengan menerbitkan Perppu untuk membatalkan UU yang baru. Sedangkan pihaknya, kata Fickar, akan mengupayakan judicial review di MK.


Baca Juga : Kepercayaan Publik Turun, Wadah Pegawai Sebut Upaya Pelemahan KPK Dipercaya Masyarakat

Sebab, ditekankan Fickar, tidak ada lembaga penegak hukum selain KPK yang bersifat independen. Namun, setelah adanya UU yang baru maka sifat independen KPK otomatis akan hilang karena berada di dalam rumpun kekuasaan.

"Nah karena itu, kemudian kita datang ke sini untuk mendukung KPK paling tidak kita ingin memberitahu bahwa kita, satu-satunya jalan ‎yang terbuka untuk kita adalah judicial review," ucapnya.


Baca Juga : Pasca-Diberlakukan UU KPK Baru, Saut Situmorang: Kita Enggak Takut!

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini