nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Cegah Terorisme, DPR Ingin Polri dan Kemendagri Kerjasama Pasang CCTV di Daerah

Fahreza Rizky, Jurnalis · Jum'at 15 November 2019 12:09 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 11 15 337 2130178 cegah-terorisme-dpr-ingin-polri-dan-kemendagri-kerjasama-pasang-cctv-di-daerah-4iHj7RivNY.jpg Ilustrasi kamera CCTV. (Foto : rootr.net)

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR Achmad Dimyati Natakusumah meminta Kapolri Jenderal Idham Azis bekerjasama dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk melakukan deteksi dini terorisme serta mencegah kejahatan lainnya.

Hal itu dikatakan Dimyati merespons peristiwa bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan beberapa waktu lalu. Pelaku mengenakan jaket ojek online dan menyusup masuk di tengah kerumunan pemohon SKCK.

Menurut Dimyati, kerja sama yang dilakukan antara Idham dan Tito akan diteruskan ke jajaran pemerintah daerah (pemda). Nantinya, atas arahan Kemendagri, pemda dapat membuat aturan untuk mewajibkan pemasangan kamera CCTV bagi pihak yang memohonkan izin mendirikan bangunan.

"Saya imbau Kapolri dan Mendagri kolaborasi buat memorandum of understanding (MoU). Nanti Mendagri tindaklanjuti ke Pemda," katanya saat berbincang dengan Okezone, Jumat (15/11/2019).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai keberadaan kamera CCTV di tempat terbuka sangat penting untuk mendeteksi dan merekam peristiwa tindak pidana yang mungkin terjadi. Nantinya, pihak yang memohon izin mendirikan bangunan dapat diwajibkan untuk memasang CCTV di depan bangunan yang didirikannya.

Ilustrasi (Ist)

"Kita meminta ada kerja sama. Jadi setiap orang yang minta izin mendirikan bangunan (IMB) baik itu pertokoan, industri, rumah, agar memasang CCTV. Jadi setiap perizinan wajib dia harus pasang di depannya," kata Dimyati.

"Ini sangat membantu. Kalau polisi yang memasang (CCTV), berapa biayanya? (Oleh karena itu) bekerja sama. Tiap yang meminta izin wajib pasang CCTV. Nanti command center-nya ada di kecamatan dan dipadukan dengan kepolisian," ucap mantan Bupati Pandeglang itu.


Baca Juga : Pasca-Teror Bom, Kemenhub Usul Jaket Ojol Gunakan Identitas

Dimyati menambahkan, kolaborasi konstruktif antara Polri, Kemendagri, dan Pemda ini sebagai early warning system untuk mencegah terjadinya tindak pidana, baik terorisme ataupun lainnya.


Baca Juga : Pasca-Teror Bom, Gubernur Sumut Ingin Evaluasi Pengamanan Kantor Polisi

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini