nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

DPR: Sertifikasi Perkawinan Jangan Sampai Memberatkan Calon Pengantin

Fahreza Rizky, Jurnalis · Jum'at 15 November 2019 09:31 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 11 15 337 2130138 dpr-sertifikasi-perkawinan-jangan-sampai-memberatkan-calon-pengantin-luRopmTx8k.jpg Ilustrasi pernikahan. (Foto: Dok Okezone)

JAKARTA – Komisi VIII DPR yang membidangi urusan sosial-keagamaan menilai sertifikasi perkawinan perlu dikaji secara matang, baik dari segi prosedur maupun substansi. Parlemen tidak ingin kebijakan ini memberatkan calon pengantin.

"Namun soal sertifikasi pernikahan ini tentu harus dikaji secara matang, baik dari segi prosedur maupun substansi," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily saat berbincang dengan Okezone, Jumat (15/11/2019).

Baca juga: Menko PMK Wacanakan Sertifikasi Perkawinan, Calon Suami-Istri Harus Jalani Pelatihan 

Politikus Partai Golkar ini mengatakan kebijakan sertifikasi perkawinan mesti dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait. Terlebih lagi, menurut dia, kebijakan hampir serupa selama ini sudah berjalan yakni bimbingan pranikah yang diselenggarakan Kantor Urusan Agama (KUA).

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily. (Foto: Dok Okezone/Heru Haryono)

"Dari segi prosedur harus dikoordinasikan antara pihak-pihak yang terkait dengan kebijakan ini," imbuhnya.

Baca juga: Kisah Unik, Perjaka 26 Tahun Nikahi Sinden Berusia Setengah Abad 

Ia tidak ingin kebijakan yang rencananya diterapkan pada 2020 tersebut memberatkan warga yang hendak menikah. Ace pun meminta prosedur sertifikasi perkawinan tidak berbelit-belit.

"Jangan sampai ini memberatkan warga untuk melaksanakan pernikahan, terutama dari segi biaya. Juga jangan sampai prosedurnya berbelit-belit," jelasnya.

Kendati demikian, Ace mendukung pemerintah memastikan kesiapan seseorang sebelum menikah. Baik dari segi psikologis, usia, maupun kesehatan reproduksi.

Baca juga: Kronologi Pernikahan Sedarah di Sulsel, Berawal Sejak Sang Adik Menjanda Dua Kali 

"Harus kita dukung agar jangan sampai ada pernikahan anak yang dilarang menurut ketentuan undang-undang," ucapnya.

Muhadjir Effendy. (Dok UMM)

Sebagaimana diwartakan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mewacanakan pemberlakuan sertifikasi perkawinan bagi para calon pengantin. Rencananya kebijakan itu diterapkan pada 2020.

Baca juga: Calon Pengantin di Jatim Wajib Tes Urine, Ini yang Terjadi Jika Positif Narkoba 

"Yang ditekankan sertifikasinya jadi harus ada pelatihan dan upgrade pembekalan terhadap semua calon pasangan suami-istri," kata Muhadjir ketika berada di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis 14 November 2019.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini