nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Kepercayaan Publik Turun, Wadah Pegawai Sebut Upaya Pelemahan KPK Dipercaya Masyarakat

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Kamis 14 November 2019 13:16 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 11 14 337 2129753 kepercayaan-publik-turun-wadah-pegawai-sebut-upaya-pelemahan-kpk-dipercaya-masyarakat-7nlAGvrC7I.jpg Gedung Merah Putih KPK. (Foto : Okezone.com)

JAKARTA – Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) mengomentari hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA terkait menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah sebanyak 3%.

Menurut Ketua WP KPK, Yudi Purnomo Harahap, menurunnya kepercayaan publik tersebut merupakan bukti nyata bahwa upaya pelemahan terhadap lembaga antirasuah semakin nyata. Pelemahan terhadap KPK, kata Yudi, setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

"Terkait adanya penurunan kepercayaan sebesar 3 persen dalam survei terbaru semakin memperkuat argumentasi bahwa upaya kelemahan KPK melalui revisi UU KPK yang berlaku sejak 17 Oktober 2019 sangat nyata dipercaya masyarakat," kata Yudi melalui pesan singkatnya, Kamis (14/11/2019).

Yudi membeberkan, ada 26 poin yang melemahkan KPK dalam Undang-Undang baru. Kata Yudi, poin-poin tersebut menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat terhadap Indonesia untuk terbebas dari korupsi.

"Padahal survei LSI sebelumnya, KPK dengan prestasinya menangkapi para koruptor mampu mencapai 89% tingkat kepercayaan publik sehingga sangat aneh jika UU KPK direvisi," ujarnya.

Lebih lanjut, sambung Yudi, pelemahan terhadap KPK akan benar-benar terjadi pada 21 Desember 2019, nanti. Itu karena Undang-Undang KPK yang baru akan berlaku penuh pada 21 Desember 2019.

"Sehingga masih ada waktu bagi Bapak Presiden untuk mengeluarkan Perppu," katanya.

Gedung KPK. (Foto : Okezone.com/Puteranegara Batubara)

Yudi masih meyakini bahwa Presiden Jokowi akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan UU yang baru. Hal itu, kata Yudi, terlihat dari pidato Jokowi yang mengandalkan KPK untuk memberantas korupsi.

"Selain itu rasa optimisme kami, Perppu akan keluar karena sebelumnya, Prof Mahfud MD selaku Menko Polhukam juga telah mengundang kembali para tokoh bangsa dan akademisi yang selama konsisten dalam menyuarakan antikorupsi dan ketika bertemu presiden sebelumnya menyampaikan bahwa Perpu merupakan cara untuk menyelamatkan nasib pemberantasan korupsi sebagai amanat reformasi," ujarnya.


Baca Juga : LSI Denny JA: Kepercayaan Publik Terhadap Pemerintah Menurun Efek Pilpres

Sebelumnya, LSI Denny JA mengeluarkan rilis terbaru terkait hasil temuan terhadap lembaga pemerintahan pasca-Pilpres 2019. Salah satu hasil survei LSI menyatakan bahwa kepercayaan publik terhadap kinerja KPK mengalami penurunan.

Hasil survei menyatakan bahwa masyarakat yang percaya KPK bekerja untuk kepentingan rakyat sebesar 89,0 persen sebelum Pilpres. Namun, pasca-pilpres mereka yang percaya cenderung menurun meski masih cukup tinggi yaitu sebesar 85,7 persen.


Baca Juga : Soal Perppu KPK, Mahfud MD: Presiden Jokowi Menunggu Hasil Uji MK

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini