nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Buka Rakornas Forkopimda, Jokowi Minta Tak Ada Kriminalisasi Kepala Daerah

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis · Rabu 13 November 2019 12:41 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 11 13 337 2129248 buka-rakornas-forkopimda-jokowi-minta-tak-ada-kriminalisasi-kepala-daerah-Nt6QoiSMRq.jpg Presiden Jokowi saat membuka rapat koordinasi nasional Pemerintah Pusat dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sentul Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019). (Foto : Okezone.com/Fakhrizal Fakhri)

BOGOR – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka rapat koordinasi nasional antara pemerintah pusat bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).

Jokowi mengingatkan, banyaknya negara di dunia tengah menuju resesi lantaran adanya ketidakpastian ekonomi dunia. Sehingga, ia patut bersyukur karena pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bisa di atas 5%.

"Kita melihat negara lain yang dulu tumbuh 7% sekarang minus. Yang 10% turun. Kita patut syukuri pertumbuhan di atas 5%," ujarnya.

Kepala Negara mengingatkan, saat ini interaksi masyarakat sudah sangat mudah melalui SMS hingga Whatsapp. Pemerintah, kata dia, harus mengantisipasi perubahan perilaku masyarakat tersebut.

"Oleh sebab itu, hati-hati dalam menangani peristiwa sekecil apapun. Melihat sekecil apapun jangan gampangkan karena dunia banyak ketidakpastian," kata Jokowi.

Jokowi kembali mengingatkan peristiwa gelombang demonstrasi di Cile hanya karena kenaikan uang transport 4%. Kemudian mundurnya Evo Morales sebagai Presiden Bolivia karena tak mampu menyelesaikan isu kecurangan pemilu.

Presiden Jokowi saat buka Rakornas Pemerintah Pusat dengan Forkopimda di Sentul Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019). (Foto : Okezone.com/Fakhrizal Fakhri)

"Mulai banyak muncul diskonten di negara-negara. Hati-hati dalam menangani diskonten yang kecil," ucapnya.

Menurut Jokowi, peran Forkopimda sangat penting dalam menjaga stabilitas di daerah. Selain itu, hubungan antarlembaga di daerah sangat mempengaruhi keharmonisan di daerah.

"Saya titip, kalau ada persoalan hukum, dan itu sudah kelihatan di awal preventif dulu, diingatkan dulu. Jangan sampai sudah terjadi baru. Setuju semua?" ucapnya.

Jokowi meminta penegak hukum tak mengkriminalisasi kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah. Ia pun mengungkapkan banyak menerima laporan soal adanya dugaan kriminalisasi karena kebijakan pemda tersebut.


Baca Juga : Jokowi ke Penegak Hukum: Jangan Pura-Pura Salah Gigit!

"Jangan ada kebijakan yang dikriminalisasi. Saya mendengar banyak sekali," ujarnya.

"Kalau ada yang keliru satu dua cepat diingatkan. Tidak mungkin seorang gubernur, wali kota, bupati diingatkan di awal-awal sebelum dia bekerja mengerjakan. Pola pikir kita ubah semuanya dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat," tuturnya.


Baca Juga : Soal Pilkada Tidak Langsung, Jokowi Tegak Berdiri pada Cita-Cita Reformasi

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini