nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

PPP Mewanti-wanti KPU soal Larangan Mantan Koruptor Maju Pilkada

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Rabu 13 November 2019 07:01 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 11 13 337 2129121 ppp-mewanti-wanti-kpu-soal-larangan-mantan-koruptor-maju-pilkada-VMUS3e69GO.jpg Ilustrasi Pilkada Serentak 2020. (Foto: Dok Okezone)

JAKARTA – Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP) mengingatkan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) berhati-hati dalam menyusun norma Peraturan KPU terkait pemilihan kepala daerah. Norma itu terkait larangan mantan koruptor maju di pilkada.

"KPU harus berhati-hati menyusun norma dalam PKPU agar tidak menabrak ketentuan undang-undang. Bahwa KPU adalah pelaksana UU, bukan penafsir ataupun pembuat UU. Jadi sebaiknya lakukan tugas sesuai tupoksinya," kata Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi kepada Okezone, Rabu (13/11/2019).

Baca juga: Soal Pilkada Tidak Langsung, Jokowi Tegak Berdiri pada Cita-Cita Reformasi 

Menurut Awiek – sapaan akrabnya, PPP menghormati betul iktikad baik KPU melarang mantan koruptor maju pilkada. Ia mengklaim PPP juga menginginkan adanya aturan pelarangan mantan koruptor maju di pilkada.

Kendati demikian, Awiek mengingatkan kepada KPU bahwa ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan mantan narapidana kasus korupsi maju di pilkada.

"MA membatalkan salah satu pasal di PKPU 20/2018 yang melarang mantan napi maju sebagai caleg," ujarnya.

Baca juga: Soal Evaluasi Pilkada Langsung, Komisi II DPR: Opsi Pertama Hanya di Kabupaten & Kota 

Dia mengatakan, dalam putusan MK nomor 42/PUU-XIII/2015 memang ada persyaratan agar calon kepala daerah mantan napi mengumumkan kepada publik bahwa pernah terseret kasus pidana. Oleh karena itu, Awiek meminta KPU menghormati keputusan MK.

"Indonesia adalah negara hukum, maka segala persoalan harus didudukkan pada pijakan norma hukum," ucapnya.

Sebelumnya, KPU kembali memasukkan aturan mantan narapidana kasus korupsi dilarang maju di pilkada. Ketua KPU Arief Budiman mengatakan pihaknya telah menemukan novum baru setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan aturan KPU tersebut dalam Pemilu Serentak 2019.

"Kenapa yang sekarang sudah ada pengalaman itu kok masih mengusulkan. Pertama karena ada novum baru, ada fakta baru yang dulu menjadi argumentasi, dan sekarang patah argumentasi itu," ujar Arief di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 11 November 2019.

Baca juga: KPU Kembali Larang Mantan Koruptor Maju di Pilkada 2020 

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini