nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Soal Pilkada Tidak Langsung, Jokowi Tegak Berdiri pada Cita-Cita Reformasi

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis · Rabu 13 November 2019 01:31 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 11 13 337 2129085 soal-pilkada-tidak-langsung-jokowi-tegak-berdiri-pada-cita-cita-reformasi-nCCIDOooHy.jpg Ilustrasi pemilihan umum. (Foto: Dok Okezone)

JAKARTA – Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rachman mengatakan, terkait wacana pemilihan kepala daerah dilakukan secara tidak langsung, Presiden Joko Widodo dalam posisi berdiri tegak lurus pada cita-cita Reformasi. Jokowi menginginkan pilkada serentak tetap menggunakan sistem pemilihan langsung.

"Presiden menegaskan bahwa pemerintah tegak berdiri terhadap demokrasi dan tegak berdiri juga terhadap cita-cita Reformasi yaitu pemilihan langsung kepala daerah, baik kabupaten, kota, maupun provinsi, dan tentu juga pemilihan presiden," kata Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa 12 November 2019.

Baca juga: Soal Evaluasi Pilkada Langsung, Komisi II DPR: Opsi Pertama Hanya di Kabupaten dan Kota 

Ia menyatakan sistem pemilihan langsung hanya akan dievaluasi guna peningkatan kualitas demokrasi. Pemerintah, lanjut Fadjroel, tidak menampik adanya sejumlah masalah dalam kontestasi sistem demokrasi pemilihan langsung.

Presiden Jokowi. (Foto: Twitter @KSPgoid)

"Karena itulah kenyataan yang harus diperjuangkan dalam demokrasi. Jadi yang ada nanti evaluasi terhadap teknis penyelenggaraan. Memang ada sejumlah problem yang disampaikan, baik oleh Mendagri atau beberapa pihak, yaitu money politics, kemudian terkait kelelahan para petugas KPPS. Itu akan dievaluasi secara teknis bagaimana cara mengatasinya. Prinsipnya tegas, pemilihan langsung," tegas dia.

Baca juga: Mahfud MD Sebut Jokowi Tampung Ide Kepala Daerah Dipilih DPRD 

Fadjroel menerangkan, pemerintah juga sedang menampung usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melarang mantan narapidana korupsi maju dalam Pilkada Serentak 2020. Menurut dia, pemerintah juga akan mengevaluasi usulan ini bersama DPR.

"Kita lihat saja bagaimana nanti evaluasi dilakukan. Tapi mudah-mudahan pengembangan evaluasinya sejauh apa akan dilihat nanti Pak Mendagri dan masukan dari KPU atau masyarakat," jelasnya.

(han)

1
1

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini