JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Kasih Indonesia (Gerkindo) yang merupakan sayap organisasi Partai Perindo menggandeng Himpunan Akademisi dan Praktisi Pariwisata Indonesia (HAPPI) untuk menggelar diskusi terkait pengembangan lima destinasi prioritas pariwisata Indonesia.
Dalam kesempatan ini Ketua DPP Gerkindo Yerry Tawalujan mengatakan siap membantu pemerintah, khususnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), untuk memberikan masukan terkait roadmap dan strategi pengembangan pariwisata di Indonesia.
Baca juga: Angela Tanoesoedibjo Paparkan Strategi Ekosistem Sustainable Tourism di DPR
"Kami akademisi dan praktisi pariwisata yang sudah punya pengalaman puluhan tahun bergelut di bidang pariwisata dapat memberi roadmap dan strategic thinking yang bisa diberikan kepada pariwisata untuk diberikan kepada Kementerian pariwisata kepada bangsa," kata Yerry, di Restoran Handayani Prima, Jalan Raya Matraman Nomor 45, Jakarta Timur, Selasa (12/11/2019).
Ia menyoroti lima destinasi prioritas pariwisata Indonesia yang saat ini menjadi pekerjaan rumah (PR) pemerintah. Kelimanya yakni Danau Toba, Likupang, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo.
"Bagaimana jalan terbaik yang paling bijak tentu juga yang smart supaya lima destinasi prioritas pariwisata yang disebut lima Bali baru segera terlaksana, bukan hanya oleh pemerintah, tapi juga di-backup oleh ormas, aktvis pariwisata komunitas pariwisata, dan kami ada di bagian itu praktisi," katanya.
Baca juga: Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Perkenalkan Diri, Komisi X Sambut dengan Tepuk Tangan Riuh
Menurut dia, keterlibatan aktivis, akademisi, dan praktisi sangat diperlukan agar pemerintah tidak jalan sendiri dalam mengambil kebijakan. Oleh karena itu, hasil diskusi ini nantinya disampaikan langsung kepada Kemenaprekraf sebagai masukan.
Selain itu, pihaknya juga akan melakukan diskusi dengan masyarakat di berbagai daerah, khususnya daerah pariwisata Bali baru. Hal itu dilakukan agar program kementerian tidak hanya top down approach, namun juga bottom up approach.
"Masyarakat juga perlu didengarkan supaya kementerian mengambil kebijakan tidak salah langkah, tidak blunder, karena sudah mendengar dari masyarakat. Karena pembangunan pariwisata harus Indonesia tourism bukan hanya tugas pemerintah atau masyarakat tapi semua harus terkolaborasi sehingga pemerintah juga dengarkan juga masyarakat," jelasnya.
