nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPK Minta Pemprov Papua Perbaiki 1,5 Juta Data Penerima Bansos

Muhamad Rizky, Jurnalis · Selasa 12 November 2019 15:53 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 11 12 337 2128865 kpk-minta-pemprov-papua-perbaiki-1-5-juta-data-bansos-SHOReAMXm0.jpg Juru Bicara KPK Febri Diansyah

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong agar kepala daerah di Provinsi Papua untuk melakukan perbaikan basis data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) atau data penerima bantuan sosial se-provinsi Papua.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan, pembenahan tersebut perlu dilakukan karena ada ketidaksesuaian antara penerima Bansos dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

"KPK menemukan bahwa 89 persen atau sekitar 1,5 juta data penduduk Papua penerima bantuan sosial dari total sekitar 1,69 juta tidak padan dengan data nomor induk kependudukan (NIK) pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri," tutur Febri kepada wartawan, Selasa (12/11/2019).

Ilustrasi

Febri mengatakan, temuan itu didapat dalam rangkaian kegiatan monitoring evaluasi (monev) selama sepekan terakhir di Provinsi Papua yang dihadiri oleh seluruh kepala daerah beserta kepala OPD terkait dan para pemangku kepentingan di Provinsi Papua.

Untuk itu Febri merekomendasikan agar pemprov, pemkab, dan pemkot se-Papua secara serius membangun sistem informasi dan database orang asli Papua (OAP). Harapannya, dengan data terpadu peningkatan kesejahteraan OAP dari tahun ke tahun dapat diukur.

"Dari 30 pemerintah daerah di Provinsi Papua, baru 3 kabupaten/kota yang telah melakukan finalisasi data terpadu, yakni Kabupaten Merauke, Jayawijaya, dan Keerom," tambahnya.

Selain itu tambah Febri, KPK juga mendorong agar pemda memperkuat dan mengoperasionalkan penertiban dan pengamanan aset dengan membangun kerja sama kepada Kejaksaan dan BPN. Sebab KPK menemukan masih banyak aset milik pemda yang dikuasai secara tidak sah oleh pihak lain.

"Hingga saat ini, KPK mencatat sekurangnya total Rp21 miliar aset pemda se-provinsi Papua telah diselamatkan," bebernya.

Baca Juga : Alex Noerdin : Munas Golkar Insya Allah Musyawarah Mufakat

Baca Juga : Tiga Ruang Kelas SD di Tangerang Roboh Akibat Pergerakan Tanah

"Terkait aset-aset yang bermasalah ini diharapkan dapat diselesaikan melalui prosedur perdata dan tata usaha negara l dengan penyerahan surat kuasa khusus (SKK) dari kepala daerah kepada kepala Kejaksaan. Kejaksaan selanjutnya akan menjadi jaksa pengacara negara (JPN) bagi Pemda untuk melakukan pengamanan dan penyelamatan aset pemda," tukasnya.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini