KPK Cegah Wali Kota Dumai Zulkifli Adnan Singkah Bepergian ke Luar Negeri

Muhamad Rizky, Okezone · Selasa 12 November 2019 13:48 WIB
https: img.okezone.com content 2019 11 12 337 2128796 kpk-cegah-wali-kota-dumai-zulkifli-adnan-singkah-bepergian-ke-luar-negeri-Vf004fCJUk.JPG Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. (Foto : Okezone.com)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah Wali Kota Dumai, Zulkifli Adnan Singkah (ZAS), untuk bepergian ke luar negeri.

KPK telah mengirimkan surat tersebut ke pihak Ditjen Imigrasi Kemenkumham untuk mencegah Zulkifli Adnan Singkah pergi ke luar negeri. Ia dicegah setelah ditetapkan sebagai tersangka.

"Dalam proses penyidikan dugaan TPK penerimaan gratifikasi oleh ZAS Wali Kota Dumai, KPK telah mengirimkan surat ke Ditjen Imigrasi agar dilakukan pelarangan ke luar negeri terhadap Zulkifli AS alias Zulkifli Adnan Singkah, Wali Kota Dumai periode 2016-2021," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (12/11/2019).

Pencegahan itu dilakukan selama enam bulan ke depan, terhitung sejak 8 November 2019.

"Pencegahan ke luar negeri ini dilakukan selama 6 bulan ke depan terhitung sejak 8 November 2019," tutur Febri.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. (Foto : Okezone.com/Arie Dwi Satrio)

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Zulkifli Adnan Singkah sebagai tersangka. Dia dijerat pasal suap dan gratifikasi. Pada perkara pertama, Zulkifli diduga telah menyuap pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yaya Purnomo dan koleganya sebesar Rp550 juta.

Suap diduga terkait pengurusan anggaran DAK APBN-P Tahun 2017 dan APBN Tahun 2018 Kota Dumai. Penetapan tersangka terhadap Zulkifli ini merupakan pengembangan dari perkara suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah dalam RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018.


Baca Juga : KPK Geledah Rumah Dinas Wali Kota Dumai Terkait Suap Dana Perimbangan Daerah

Dalam perkara itu, KPK lebih dulu menetapkan empat orang tersangka, yaitu Anggota Komisi XI DPR, Amin Santono; perantara suap, Eka Kamaluddin; Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Yaya Purnomo; serta kontraktor, Ahmad Ghiast. Keempatnya telah divonis bersalah di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Sedangkan pada perkara kedua, Zulkifli diduga menerima ‎gratifikasi berupa uang Rp50 juta dan fasilitas kamar hotel di Jakarta. Gratifikasi tersebut diduga berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Zulkifli sendiri belum dilakukan penahanan pasca-ditetapkan sebagai tersangka.


Baca Juga : Wali Kota Dumai Diperiksa KPK sebagai Tersangka Suap Pengurusan Anggaran

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini