nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pemerintah Dinilai Wajib Klarifikasi soal Keselamatan Habib Rizieq di Indonesia

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Selasa 12 November 2019 08:15 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 11 12 337 2128655 pemerintah-dinilai-wajib-klarifikasi-soal-keselamatan-habib-rizieq-di-indonesia-7agCCft1a8.jpg Habib Rizieq Shihab. (Foto: Dok Okezone/Arif Julianto)

JAKARTA – Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab hingga saat ini tidak bisa kembali ke Indonesia karena dicekal keluar dari Arab Saudi. Pencekalan Habib Rizieq ke luar Arab Saudi disebut-sebut karena alasan keamanan dan keselamatannya di Indonesia.

Politikus PDIP, Kapitra Ampera, meminta Pemerintah Indonesia menjawab atau mengklarifikasi kebenaran soal keselamatan Habib Rizieq di Indonesia. Sebab, otoritas Arab Saudi disebut tidak memperbolehkan Habib Rizieq pulang karena alasan keamanan di Indonesia.

Baca juga: Fadli Zon Komentari Pengakuan Pencekalan Habib Rizieq 

"Pemerintah wajib klarifikasi apakah betul Pemerintah Indonesia tidak menjamin keselamatan Habib Rizieq? Kedua, apakah betul Pemerintah Indonesia meminta Pemerintah Saudi Arabia mencekal HRS pulang ke negara asalnya? Ini harus diklarifikasi," kata Kapitra Ampera saat berbincang dengan Okezone, Selasa (12/11/2019).

Kapitra Ampera. (Foto: Dok Okezone)

Berdasarkan informasi yang didapat Kapitra, Habib Rizieq tidak diperbolehkan keluar dari Arab Saudi karena permintaan Pemerintah Indonesia dengan alasan keamanan.

"Ketika ditanya kenapa dia (Habib Rizieq Shihab) tidak bisa keluar, kata Pemerintah Saudi Arabia ada permintaan dari Pemerintah Indonesia bahwa dia jangan boleh keluar. Alasannya, keamanan," ucapnya.

Baca juga: FPI: Selama Ini Habib Rizieq Menjaga Martabat Bangsa Indonesia 

Menurut Kapitra, Arab Saudi seharusnya tidak mencekal Habib Rizieq ke luar dari negaranya. Pun demikian dengan Indonesia, kata Kapitra, pemerintah tidak boleh menangkal warga negaranya yang ingin kembali Tanah Air jika tidak tersandung permasalahan hukum.

"Jadi ini aneh, kenapa realitas ini terjadi? Harusnya pemerintah kita menjawab ini dong. Memfasilitasi, pemerintah harus melindungi tumpah darah warga negara Indonesia baik itu dia sama haluan politik, maupun beda haluan politik," katanya.

(han)

1
1

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini