nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Wacana Penambahan 6 Wakil Menteri, Jokowi Diminta Konsisten

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Selasa 12 November 2019 07:01 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 11 12 337 2128651 wacana-penambahan-6-wakil-menteri-jokowi-diminta-jangan-inkonsisten-L7AULbz1en.jpg Kabinet Indonesia Maju. (Foto: Dok Okezone/Arif Julianto)

JAKARTA – Politikus PDIP, Kapitra Ampera, mengkritisi wacana kebijakan Presiden Joko Widodo yang akan menambah enam kursi jabatan wakil menteri. Menurut dia, wacana kebijakan tersebut tidak sesuai pernyataan Jokowi yang ingin merampingkan birokrasi.

"Presiden jangan inkonsistensi. Jika eselon III dan IV dihapus maka yang lebih penting jabatan seperti wamen harus dipersempit," kata Kapitra ketika berbincang dengan Okezone, Selasa (12/11/2019).

Baca juga: Soal Isu Menambah 6 Wakil Menteri, Jokowi: Belum 

Ia berpandangan dengan adanya penambahan enam kursi wamen hanya untuk bagi-bagi kekuasaan. Kapitra meminta Jokowi lebih rasional dalam memanfaatkan kekuasaan demi rakyat banyak, bukan kepentingan perseorangan semata.

"Ini terkesan bagi-bagi kekuasan kepada orang-orang yang juga belum jelas kontribusinya. Diharapkan Jokowi harus lebih rasional memanfaat kekuasaan yang ada di tangannya," ucap dia.

Lebih lanjut Kapitra memprediksi akan terjadi inflasi kekuasaan jika Jokowi tetap membentuk enam jabatan baru untuk wamen. Hal itu, ucap dia, akan membuat rakyat semakin menderita karena harus menanggung beban atau biaya enam wamen tersebut.

"Kasihan rakyat yang akan menanggung beban biaya mereka. Apalagi sekarang semua serbamahal dan sulit, sementara pajak rakyat dipakai untuk membiayai wamen yang kurang produktif karena sudah ada sesmen dan dirjen," ungkapnya.

Baca juga:  Ketua DPR Tanggapi Kabar Jokowi Akan Tambah 6 Wamen 

Sebelumnya, Presiden Jokowi membantah akan menambah enam jabatan baru untuk wamen di Kabinet Indonesia Maju. Ia mengaku belum ada rencana menambah kursi jabatan untuk enam wamen.

"Belum," singkat Jokowi saat dikonfirmasi soal penambahan enam wamen, di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu 10 November 2019.

Sementara Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rachman mengatakan sampai saat ini rencana mengenai penambahan wakil menteri hanya berdasarkan yang tertera di peraturan presiden.

"Yang baru ada prepesnya saja, kan baru Kemendikbud ya. Sempat dibicarakan Perpres 66 kalau enggak salah tahun 2019, terus soal wakil Panglima TNI (Perpres) 72 2019," ungkapnya.

Baca juga: Setelah Wakil Panglima TNI, Jokowi Akan Tunjuk Wakil KSP 

Oleh karena itu, kursi wakil menteri yang belum diterbitkan dalam perpres belum dibicarakan oleh Presiden Jokowi hingga saat ini. Fadjroel pun menyebutkan belum ditentukan kapan batas waktu soal penambahan wamen tersebut.

"Jadi di luar itu, seperti Pak Jokowi tadi katakan, belum dibicarakan. Jadi yang sudah terbit akan kita proses secepatnya, dalam proses," ungkapnya.

Baca juga: Ditunjuk Jadi Stafsus Menteri BUMN, Arya Sinulingga Mundur dari Perindo 

"Hak prerogatif Presiden mengenai orang, mengenai kapan, itu Pak Presiden yang akan menentukan, tetapi dari Mensesneg yang akan memprosesnya," tutur Fadjroel. (han)

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini