nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Jokowi Minta Jajarannya Cabut 40 Aturan Sebelum Terbitkan 1 Peraturan Menteri

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis · Senin 11 November 2019 16:16 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 11 11 337 2128408 jokowi-minta-jajarannya-cabut-40-aturan-sebelum-terbitkan-1-peraturan-menteri-5E4LPX8jew.jpg Presiden RI, Joko Widodo (foto: Biro Pers Kepresidenan)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya di Kabinet Indonesia Maju, untuk mencontoh cara Amerika Serikat yang efektif dan efesien dalam menyusun regulasi.

Sebelumnya, Jokowi menceritakan pertemuannya dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Amerika Serikat Wilbur Ross, dalam kunjungan kehormatannya ke Istana guna meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi antarkedua negara.

"Ini perlu saya informasikan bahwa di Amerika, kemarin sekretaris Ross bercerita kepada saya, di sana sekarang kalau ada menteri ingin mengeluarkan satu peraturan menteri, dia harus mencabut dua peraturan menteri," ujar Jokowi saat memimpin rapat terbatas 'Program Cipta Lapangan Kerja' di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (11/11/2019).

 Baca juga: Susunan Kabinet Indonesia Maju Dinilai Gebrakan untuk Persatuan

Menurut Jokowi, kebijakan Amerika Serikat tersebut bisa dicontoh guna memangkas regulasi. Jokowi ingin setiap menteri yang mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) bisa sekaligus mencabut 40 Permen.

"Di sini mestinya juga bisa melakukan itu, menteri kalau mau mengeluarkan satu peraturan menteri, nyabutnya 40 peraturan menteri karena kita di sini terlalu banyak, banyak sekali," ucap Jokowi.

Kepala Negara memerintahkan jajarannya untuk segera mengkaji masukannya tersebut. Pemerintah pun akan segera membahas rencana omnibus law bersama DPR dalam waktu dekat.

Baca juga: Soal Isu Menambah 6 Wakil Menteri, Jokowi: Belum

 

"Tolong ini nanti mulai dikaji lagi, keluar satu peraturan menteri, potong berapa peraturan menteri. Kalau Amerika sekali lagi, satu (peraturan menteri) memotong dua (peraturan menteri)," sambung Jokowi.

Kepala Negara juga mengingatkan agar para menteri, dan kepala lembaga negara segara mengidentifikasi, serta menginventarisasi setiap regulasi yang menghambat setiap masuknya investasi ke tanah air.

"Jika ada yang menghambat segera dipangkas atau diusulkan untuk dipangkas kepada Presiden dan khusus yang berkaitan dengan mandat dalam undang-undang, kita kumpulkan dan nanti akan dilakukan yang namanya omnibus law yang akan dibahas bersama DPR," tandas Jokowi.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini