nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPU Kembali Larang Mantan Koruptor Maju di Pilkada 2020

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis · Senin 11 November 2019 13:33 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 11 11 337 2128308 kpu-kembali-larang-mantan-koruptor-maju-di-pilkada-2020-vdAFpXpcm1.jpg Ketua KPU RI, Arief Budiman (foto: Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali memasukkan larangan mantan narapidana kasus korupsi, untuk maju dalam pilkada dalam revisi UU Pilkada.

Ketua KPK Arief Budiman mengatakan, pihaknya telah menemukan novum baru setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan aturan KPU tersebut dalam Pemilu serentak 2019.

"Kenapa yang sekarang sudah ada pengalaman itu kok masih mengusulkan. Pertama karena ada novum baru, ada fakta baru yang dulu menjadi argumentasi dan sekarang patah argumentasi itu," kata Arief di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (11/11/2019).

 Baca juga: Mahfud MD Sebut Jokowi Tampung Ide Kepala Daerah Dipilih DPRD

Menurut Arief, KPU mendapatkan fakta bahwa calon yang sudah ditahan masih bisa memenangkan kontestasi Pilkada. Napi koruptor, sambung dia, masih memiliki pengaruh untuk memerintahkan timsesnya untuk memenangkan orang yang akan menggantikannya.

"Lha padahal orang yang sudah ditahan ini ketika terpilih, dia tidak bisa memerintah, yang memerintah kan orang lain, digantikan orang lain. Jadi sebetulnya apa yang dipilih oleh pemilih menjadi sia-sia karena yang memerintah bukan yang dipilih, tetapi orang lain," jelasnya.

 Baca juga: Mendagri Ingin Evaluasi Pilkada Langsung, Ketua DPR: Lihat Dulu Urgensinya

Arief menerangkan, fakta napi yang sudah ditahan namun masih bisa memangkan Pilkada terjadi di Tulungagung, dan Pilgub Maluku Utara.

"Yang kedua, ada argumentasi kalau sudah ditahan dia sudah menjalani kan sudah selesai, sudah tobat, tidak akan terjadi lagi. Tetapi faktanya Kudus itu kemudian, sudah pernah ditahan, sudah bebas, nyalon lagi, terpilih, korupsi lagi," papar dia.

Arief berharap, novum yang akan disampaikan KPU bisa mementahkan gugatan yang ada di MK nantinya. Sehingga, usulan KPU itu bisa diatur di Pilkada serentak 2020.

"Argumentasi berikutnya adalah kalau pileg mewakili semua kelompok, ya udahlah siapapun, kelompok apapun harus diwakili. Tetapi pemilihan kepala daerah hanya memilih satu orang untuk menjadi pemimpin bagi semuanya. Maka kami ingin satu orang itu betul-betul mampu menjalankan tugasnya dengan baik, sekaligus menajadi contoh yang baik," tutur Arief.

Arief menerangkan, KPU menginginkan agar setiap calon kepala daerah yang maju di Pilkada 2020 mempunyai rekam jejak yang baik. Terlebih, kata dia, wacana pelarangan bagi napi koruptor tidak mendapatkan penolakan seperti pada Pileg.

"Melihat perdebatan ini sudah tidak sekeras dulu lagi, pembahasan kita saya rasa semakin banyak yang punya nafas yang sama, punya rasa yang sama, ya kita butuh yang ini. Tapi siang ini kita masih melakukan pembahasan lagi di dpr dan pemerintah di komisi II," pungkasnya.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini