Istri Wali Kota Medan Diperiksa KPK Terkait Kasus Dugaan Suap Suaminya

Puteranegara Batubara, Okezone · Senin 11 November 2019 10:43 WIB
https: img.okezone.com content 2019 11 11 337 2128223 istri-wali-kota-medan-diperiksa-kpk-terkait-kasus-dugaan-suap-suaminya-J6EwguKcYS.jpg Gedung KPK (foto: Okezone)

JAKARTA - Rita Maharani yang merupakan istri Wali Kota nonaktif Medan, Tengku Dzulmi Eldin diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap proyek dan jabatan di Pemkot Medan tahun 2019.

Dia akan diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Kadis PUPR Kota Medan, Isa Ansyari (IAN).

"Yang bersangkutan akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, saat dikonfirmasi, Jakarta, Senin (11/11/2019).

 Baca juga: Usut Suap Walkot Medan, KPK Cekal Politikus Golkar Akbar Himawan ke Luar Negeri

Secara paralel, lembaga antirasuah juga melakukan pemanggilan terhadap Direktur PT Kani Jaya Sentosa Yamitema Laoly. Dia akan diperiksa sebagai saksi.

"Yang bersangkutan akan diperiksa untuk tersangka yang sama," ujar Febri.

Sebelumnya, KPK menetapkan Wali Kota nonaktif Medan, Tengku Dzulmi Eldin (TDE), sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait dengan proyek dan jabatan di lingkungan pemerintahannya tahun 2019.

 Baca juga: KPK Sita Dokumen Terkait Suap Walkot Medan Usai Geledah 2 Rumah Saksi

Selain Dzulmi, KPK menetapkan dua tersangka lainnya, yaitu Kadis PUPR Kota Medan, Isa Ansyari (IAN), dan Kabag Protokoler Kota Medan, Syamsul Fitri Siregar (SFI). Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT).

Dzulmi Eldin dan Syamsul Fitri Siregar diduga menerima sejumlah uang dari Isa Ansyari. Uang tersebut disinyalir berkaitan dengan jabatan Isa Ansyari yang diangkat sebagai Kadis PUPR Medan oleh Dzulmi Eldin.

Sebagai pihak yang diduga penerima, Dzulmi Eldi dan Syamsul Siregar disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai pihak yang diduga pemberi suap, Isya Ansyari disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini