nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

DPR Pastikan Perairan Indonesia Tak Dibanjiri Kapal Impor

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Minggu 10 November 2019 23:58 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 11 10 337 2128121 dpr-pastikan-perairan-indonesia-tak-dibanjiri-kapal-impor-Q06LaxY4c2.jpg Ilustrasi Kapal (Foto: Okezone)

JAKARTA - Adanya Peraturan Menteri Perdagangan No. 76 Tahun 2019 dinilai beberapa pihak memicu kekhawatiran para pelaku usaha pelayaran nasional akan menyebabkan perairan Indonesia dibanjiri kapal bekas impor. Namun, penilaian tersebut dinilai berlebihan.

Anggota Komisi V dan VI DPR periode 2014-2019, Bambang Haryo Soekartono mengatakan importasi dan operasionalisasi kapal di Indonesia tidak mudah dan diproteksi secara ketat oleh regulasi sesuai dengan standar dan aturan internasional dari klasifikasi Indonesia ataupun klasifikasi asing asal kapal.

"Beli kapal bukan seperti produk lain yang regulasinya longgar. Impornya diawasi ketat oleh pemerintah, terutama Kementerian Perhubungan. Bahkan instansi lain ikut terlibat mengawasi, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), dan Bea Cukai," kata Bambang, Minggu (10/11/2019).

Kapal

Baca Juga: KLHK dan Komisi IV DPR Tinjau Lokasi Karhutla di 4 Provinsi

Wakil Ketua Bidang Maritim DPP Gerindra itu juga mengatakan jauh hari sebelum diimpor kapal bekas tersebut akan diperiksa secara ketat oleh Kemenhub sebelum disetujui.

"Butuh waktu cukup panjang karena perlu ada pengecekan langsung dari kementerian terkait ke tempat asal kapal. Semua kapal yang diimpor tidak boleh dalam keadaan lay-up atau nganggur," ujarnya.

Klasifikasi kapal bekas tersebut rata-rata diakui oleh International Association of Classification Societie’s (IACS) serta disesuaikan dengan standarisasi dan aturan Safety of Life at Sea (SOLAS) yang terdaftar di International Maritime Organization (IMO).

Oleh sebab itu, menurut Bambang Haryo, kekhawatiran membanjirnya kapal bekas impor gara-gara penerbitan Permendag 76/2019 tidak beralasan.

Untuk diketahui, Permendag 76/2019 tentang Ketentuan Impor Barang Modal dalam Keadaan Tidak Baru membuka keran impor untuk kapal berusia sampai dengan 30 tahun dari sebelumnya 15-20 tahun dalam Permendag 118/2018.

Selama ini, tutur Bambang Haryo, tidak satu pun perusahaan pelayaran nasional yang tertarik membangun kapal di galangan dalam negeri. Padahal, pemerintah melalui Permendag 118/2018 telah membatasi impor kapal hingga usia 15-20 tahun.

"Permendag 118/2018 sama sekali tidak efektif. Pelayaran kesulitan mendapatkan kapal bekas di bawah 20 tahun, sehingga mereka bangun kapal baru di China karena harganya sama saja dengan bekas. Akibatnya galangan lokal tidak mendapat benefit apa-apa, baik bangunan baru maupun reparasi," ungkapnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini