nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Alasan Pak Harto & Gus Dur Urung Dijadikan Pahlawan Nasional

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis · Jum'at 08 November 2019 18:14 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 11 08 337 2127516 alasan-pak-harto-gus-dur-urung-dijadikan-pahlawan-nasional-GDmaWfugHG.jpg Jimly Asshiddiqie (Foto: Okezone)

JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Gelar Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Negara Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa mantan Presiden Suharto dan Abdurahman Wahid alias Gus Dur tak masuk dalam 20 nama yang diajukan Kemensos untuk diangkat sebagai pahlawan nasional pada 2019.

Menurut dia, tak diajukan dua tokoh tersebut karena akan mendapati hasil yang sama dengan tidak ditetapkan sebagai pahlawan nasional.

"Pertama tahun ini tidak diajukan lagi. Karena sudah berkali kali diajukan alasannya masih sama, karena ini kuburannya masih basah belum kering. Kayak Himatuddin itu abad ke berapa, ke16. Terus yang paling muda KH Masjkur meninggal tahun 1992, sudah 30 tahun," ujar Jimly di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (8/11/2019).

"Jadi Pak Harto, Gus Dur apalagi itukan masih baru. Jadi itu alasan formal yang kita ajukan," terangnya.

Pahlawan

Baca Juga: Ini Nama 6 Tokoh yang Dianugerahi Gelar Pahlawan oleh Presiden Jokowi

Jimly menerangkan, penunjukkan pahlawan nasional selalu mendapatkan perhatian khusus dari masyarakat. Sehingga, pihaknya juga harus memastikan aspek hukum dalam penetapan pahlawan nasional yang mempunyai jasa bagi bangsa dan negara tersebut.

"Misalnya kaya Gus Dur, kalau seandainya bukan menjadi Presiden, maka dia pantas itu jadi pahlawan nasinal. Karena dia ini tokoh pluralis dan tokoh yang melindungi kelompok minoritas maka dia sangat dicintai. Kuburannya di Jombang di Tebu Ireng itu kuburan kakeknya, bapaknya, om-omnya selama ini kan jarang dikunjungi. Tapi kuburan Gus Dur hampir tiap Minggu penuh, sampai sekarang. Begitu lho," sambungnya.

"Jadi memang ini tokoh besar sehingga banyak yang di kalangan kiai ini wali ke-10. Jadi Gus Dur sebagai pribadi itu orang luar biasa cuma yang jadi masalah ia pernah jadi Presiden dan diberhentikan. Itu yang jadi soal. Itu jadi persoalan serius karena diberhentikan oleh MPR. itu lho," tambahnya.

Jimly menambahkan, Suharto juga diberhentikan sebagai Presiden kedua Indonesia sehingga Dewan Gelar Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Negara urung mengangkat kedua mantan Presiden itu sebagai pahlawan nasional.

"Kedua, Pak Harto juga begitu, ada TAP MPR kan walaupun tidak menyebut seperti zamannya Bung Karno. Bung Karno dulu ada TAP MPRS yang menyebut hal-hal yang menyangkut penegakan hukum terhadap Ir Soekarno diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan oleh mandataris MPR Jenderal Soeharto. Itu ada kalimat begitu di pasal TAP MPR," jelasnya.

Sementara, lanjut dia, Suharto sejak menjabat Presiden selalu memikul sendiri Tap MPRS tentang pemberhentian mantan Presiden Sukarno. Alhasil, itu sebabnya Bung Karno bisa ditetapkan sebagai pahlawan nasional karena tidak ada proses pembuktiannya.

"Nah sesudah dia meninggal, Pak Harto sendiri sejak jadi Pesiden dia punya pendapat mikul dewo mendem jero, jadi nggak diapa-apain TAP itu sampai dia meninggal, Pak Hartonya juga meninggal. Yang jadi masalah sesudah dia meninggal ini belum ada pembuktian apa betul Bung Karno itu bersalah atau apa betul Bung Karno itu tidak salah, kan tidak diproses. Sehingga itu menjadi ganjalan sampai tahun 2003 TAP MPR itu dicabut, dinyatakan tidak berlaku lagi," jelas dia.

Jimly menerangkan, saat TAP MPR yang mengatur pemberhentian Bung Karno dicabut pemerintah mencari jalan keluar agar dwi tunggal Soekarno-Hatta bisa dikukuhkan menjadi pahlawan nasional karena telah mengantarkan kemerdekaan Indonesia.

"Menurut definisi baru adalah pahlawan nasional tidak punya cacat hukum sepanjang hidupnya. Nah kalau dia diberikan berarti selesai itu cacat hukumnya. Maka itu jadi solusi," kata Jimly.

Jimly menjelaskan, pemerintah juga belum mewacanakan agar Pak Harto dan Gus Dur menjadi pahlawan nasional karena berpotensi menjadi kontroversial. Ia pun berharap generasi mendatang bisa mencarikan solusi agar dua tokoh bangsa itu bisa dikukuhkan sebagai pahlawan nasional.

"Mungkin generasi yang akan datang. Kalau Pak Harto itu jasanya besar sekali terlepas dari orang suka atau tidak, benci atau tidak atau ini kelompok orang lain, musuh dan sebagainya. Tapi kan kita harus fair menerima tokoh sejarah. Besar sekali jasanya selama 32 tahun memimpin Indoensia. Masalahnya kalau dia di kasi tapi Gus Dur nggak, kan bagaimana kata orang reformis jadi serba salah," tandasnya.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini