nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Soal Desa "Siluman", Pratikno: Mendagri Sudah Turun!

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis · Jum'at 08 November 2019 17:00 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 11 08 337 2127472 soal-desa-siluman-pratikno-mendagri-sudah-turun-UYK2rIUb72.jpg Mensesneg, Pratikno (foto: ist)

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno memastikan, bahwa Mendagri Tito Karnavian tengah bekerja untuk mengungkap adanya dugaan tiga desa "siluman" yang menerima dana desa sejak 2015 di Konawe, Sulawesi Tenggara.

Ia pun tak mempersoalkan adanya bantahan dari Mendes Abdul Halim Iskandar soal tiga desa siluman tersebut. Menurut Pratikno, Mendagri Tito akan segera memberikan pernyataan soal polemik desa siluman itu.

"Mendagri sudah turun, Pak Tito kan sudah memberikan pernyataan. Pak Tito sudah memberikan pernyataan bahwa sudah memerintahkan tim untuk melihat di lapangan," ujar Pratikno di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (8/11/2019).

 Baca juga: Baru Setahun Menjabat, Gubernur Sultra Pasrah Kasus Desa "Siluman" Diusut Polisi

Pratikno meminta publik bersabar soal polemik desa palsu tersebut. Sehingga, nantinya akan terbukti bantahan dari Mendes Desa Abdul Halim Iskandar tersebut.

"Biarkan dulu Pak Mendagri bekerja," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar membantah adanya tiga desa "siluman" di Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra).

 Baca juga: Bantah Ada Desa "Siluman", Ini Penjelasan Mendes

"Harus kita samakan dulu persepsi pemahaman fiktif itu apa. Karena kalau yang dimaksud fiktif itu sesuatu yang nggak ada kemudian dikucuri dana, dan dana nggak bisa dipertanggung jawabkan, itu nggak ada," kata Halim.

Halim memastikan bahwa adanya Desa Uepai, Desa Morehe, dan Desa Ulu Meraka yang sebelumnya dinyatakan sebagai desa siluman. Bahkan, sambung dia, desa itu berpenduduk dan memiliki pemerintahan desa.

"Karena desanya ada, penduduknya ada, pemerintahan ada, dana dikucurkan, iya. Dan pertanggung jawaban ada, pencairan juga ada, sehingga saya bingung yang namanya fiktif namanya bagaimana," imbuh dia.

Halim memastikan bahwa pihaknya telah menelusuri tiga desa yang disebut fiktif itu.

Menurut dia, Kemendes juga telah menelaah laporan pemberian dana desa tersebut.

"Sudah kita telusuri semua sesuai dengan tupoksinya Kemendes sudah kita telaah, dan memang kita temukan laporannya ada tahapan satu, dua, tiga. Dana desa setahun itu dievaluasi 2 kali. Pertama 20 persen setelah selesai laporan 40 persen, nggak akan turun itu kalau laporan nggak selesai," jelas dia.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini