nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Soal Jabatan Wakil Panglima TNI, PKS: Ini Namanya Kontradiksi

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Jum'at 08 November 2019 06:32 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 11 08 337 2127182 soal-jabatan-wakil-panglima-tni-pks-ini-namanya-kontradiksi-9qo4gO4U6e.jpg Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera (Foto: Okezone)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam Perpres itu diketahui Jokowi kembali menghidupkan jabatan Wakil Panglima TNI.

Menanggapi hal itu, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera menilai bahwa keputusan Jokowi berbanding terbalik dengan semangat untuk melakukan reformasi birokrasi.

"Ini namanya kontradiksi, reformasi birokrasi sebenarnya bukan hanya pada organisasi sipil tapi juga militer," kata Mardani kepada Okezone, Jakarta, Kamis (7/11/2019).

Baca Juga: Istana Ungkap Alasan Jokowi Hidupkan Kembali Jabatan Wakil Panglima TNI 

Jokowi ketika dilantik sempat mendengungkan soal reformasi birokrasi. Salah satunya adalah ingin menghapuskan eselon III dan IV distruktur PNS.

 Presiden Jokowi

Mardani menambahkan, jabatan Wakil Panglima TNI saat ini masih belum diperlukan. Mengingat, Panglima dewasa ini telah memiliki back up yang kuat dari para Kepala Staff TNI.

"Miskin struktur dan kaya fungsi mestinya dijalankan. Di bawah Panglima sudah ada para Kepala Staf Angkatan," ujar Mardani.

Di sisi lain, Mardani justru khawatir apabila adanya penambahan kursi nomor dua di lingkungan TNI itu nantinya akan mubazir dalam menjalankan tugasnya.

"Saya khawatir Wakil Panglima tidak punya tupoksi yang jelas. Jika semata memberi posisi itu bukan langkah yang bijak saat negara sedang melaksanakan reformasi birokrasi," kata Mardani.

Baca Juga: Jokowi Hidupkan Kembali Jabatan Wakil Panglima TNI

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini