nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Tangani Ancaman terhadap Pancasila Harus Hormati HAM

Fahreza Rizky, Jurnalis · Kamis 07 November 2019 17:34 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 11 07 337 2127022 tangani-ancaman-terhadap-pancasila-harus-hormati-ham-vFO7G38c28.JPG Direktur Riset Setara Institute, Halili (Foto: Okezone.com/Fahreza)

JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis memiliki segudang pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Satu di antaranya mengoptimalkan peran kepolisian untuk memperkuat kebhinnekaan.

Direktur Riset SETARA Institute, Halili, mengatakan kebhinnekaan merupakan esensi paling elementer dari ke-Indonesiaan. Karena itu, kesetaraan hak seluruh warga negara dari berbagai latar belakang harus mendapatkan jaminan perlindungan.

"Kapolri baru hendaknya memimpin kepolisian agar menjadi lembaga yang ramah dan melindungi keragaman identitas dan perlindungan hak-hak mereka sebagai warga negara, terutama kelompok-kelompok minoritas yang selama ini sering menjadi korban," katanya saat jumpa pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2019).

Halili mengatakan, Idham juga memiliki tugas memastikan jajarannya bekerja secara profesional dan melindungi hak asasi manusia (HAM) dalam menangani ancaman terhadap Pancasila. "Menangani ancaman terhadap Pancasila secara demokratis dan dengan menghormati HAM," tukasnya.

Berdasarkan hasil riset SETARA Institute tiga tahun lalu, sebanyak 0,3% siswa di 171 sekolah negeri telah terpapar ideologi teror. 2,4% dari mereka intoleran aktif, 35,7% intoleran pasif, dan sisanya 61,6% toleran.

Sementara itu 8,1% mahasiswa di 10 perguruan tinggi negeri (PTN) disebut sangat formalis, yakni ingin berjihad untuk menjadikan keyakinannya dalam regulasi formal negara.

Lalu, SETARA Institute juga menemukan fakta jika regulasi teknis dan prosedur operasional yang berlaku di lingkungan aparatur sipil negara (ASN) tidak memadai dalam memitigasi dan menangani aparat yang 'tidak setia' pada Pancasila.

Berkaca pada fakta itu, Halili mengatakan bahwa ancaman terhadap Pancasila dan kebhinnekaan itu nyata. Namun, aparat kepolisian diminta menegakkan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aparat juga diminta untuk menerapkan pendekatan sipil non kekerasan untuk merespons ancaman tersebut.

"Pendekatan demokratis, sipilian dan nonkekerasan harus dikedepankan dalam menangani ancaman tersebut, sebagaimana pendekatan yang sama juga harus dipilih sebagai prioritas dalam penanganan aksi-aksi damai sebagai saluran ekspresi dan kebebasan mengemukakan pendapat," pungkas Halili.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini