nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Upaya Pemerintah Antisipasi Karhutla di 2020

Fahreza Rizky, Jurnalis · Kamis 07 November 2019 16:57 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 11 07 337 2127000 upaya-pemerintah-antisipasi-karhutla-di-2020-oBP9wG96br.jpg Ilustrasi Kebakaran Hutan dan Lahan (foto: Ist)

JAKARTA - Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) masih menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia. Pasca Karhutla 2015, pemerintah telah mengambil langkah koreksi guna menekan karhutla di 2016-2018, tapi ancaman karhutla di 2019, membuat pemerintah terus melakukan berbagai terobosan.

"Memasuki tahun 2020, pemerintah akan melakukan setrategi pencegahan berbasis desa, mengintensifkan upaya pengendalian karhutla dan memperkuat aksi pencegahan di tingkat tapak," ungkap Menteri LHK Siti Nurbaya, Kamis (7/11/2019).

Baca Juga: Pemkab Banyuwangi Perpanjang Status Darurat Karhutla di Pegunungan Ijen 

Siti menerangkan pencegahan berbasis desa, akan ada sinergisitas antara KLHK dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kementerian Desa (Kemendes) dan Kementerian Pertanian (Kementan). Di antaranya untuk inventarisasi desa-desa rawan karhutla, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tidak hanya dengan mengandalkan sawit, mengembangkan penerapan teknologi pembukaaan lahan tanpa bakar (PLTB) dan mekanisasi pertanian.

Ilustrasi Kebakaran Hutan dan Lahan (foto: Okezone) 

Selain itu perusahaan bidang kehutanan dan perkebunan diharuskan menjalankan kewajiban-kewajiban dalam pencegahan karhutla yang telah diatur oleh regulasi, dan membantu masyarakat desa sekitar kawasannya untuk mengembangkan alternatif usaha perekonomian.

Untuk dukungan anggaran terkait pencegahan karhutla, selain dari dukungan Pemerintah Pusat (APBN), juga akan diperkuat melalui Dana Desa, dan Pemerintah daerah (APBD, DBH-DR).

Dalam catatan sejarah panjang karhutla, Indonesia pernah mengalami beberapa karhutla hebat di antaranya tahun 1994 (5,9 juta ha), 1997-1998 (11,8 juta ha), 2006 (3,8 juta ha), dan 2015 (2,6 juta ha).

Dia menambahkan, Indonesia berhasil menekan karhutla di tahun 2016 (438,3 ribu ha) dan 2017 (165,4 ribu ha), melalui langkah koreksi seperti penguatan sistem pengendalian karhutla, moratorium izin gambut, moratorium izin sawit, tata kelola ekosistem gambut, hingga pada penegakan hukum lingkungan. Namun tantangan karhutla kembali meningkat di 2018 (510,5 ribu ha) dan 2019 (857,7 ribu ha sd September).

"Meski dibandingkan dengan tahun 2015 kebakaran yang terjadi pada tahun 2019 mengalami penurunan sebanyak 67 persen, kita tetap tidak boleh lengah. Karena 99 persen kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh manusia," ujar Siti.

Setrategi penanganan karhutla sebagaimana arahan Presiden Jokowi pada Rakornas Dalkarhutla 2019, antara lain prioritas pencegahan, penataan pengelolaan ekosistem gambut berkelanjutan, pemadaman segera terhadap titik api yang muncul, dan penegakan hukum bagi pelaku Karhutla.

Untuk pencegahan, kata Menteri LHK dilakukan patroli terpadu pencegahan karhutla di 8 provinsi rawan (Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan).

Baca Juga: Polri Tetapkan 362 Orang dan 17 Korporasi sebagai Tersangka Karhutla 

Foto satelit NASA kebakaran hutan kalimantan 14 september 2019

Patroli terpadu diperkuat dengan patroli mandiri dan patroli rutin oleh Manggala Agni, Brigdalkarhut Taman Nasional/Balai KSDA/KPH. Patroli bersinergi dengan Tim Operasi Gabungan (Pemda, Swasta, Masyarakat) di desa rawan kebakaran.

"Desa Jangkauan dalam program ini pada tahun 2019 adalah 1.461 desa dengan 415 Pos Komando di tingkat desa. Kita akan terus perkuat patroli terpadu pencegahan karhutla di tingkat tapak," ungkap Siti Nurbaya.

Juga dilakukan peningkatan upaya deteksi dini melalui kamera thermal CCTV, penggunaan drone, serta monitoring hotspot melalui Web Sipongi KLHK, LAPAN, BMKG, BNPB (sudah tersedia juga dalam bentuk aplikasi android).

Selain itu dilakukan pemantauan kerawanan karhutla pada areal gambut, dimana data dapat dimonitor per jam dan memberikan alarm kesiapsiagaan bagi pelaksana lapangan.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini