Rapat dengan Komisi III, Jaksa Agung Beberkan Hambatan Penyelesaian Kasus HAM Berat

Harits Tryan Akhmad, Okezone · Kamis 07 November 2019 16:25 WIB
https: img.okezone.com content 2019 11 07 337 2126975 rapat-dengan-komisi-iii-jaksa-agung-beberkan-hambatan-penyelesaian-kasus-ham-berat-Pt0RYty8RD.jpg Jaksa Agung, ST Burhanuddin (foto: Okezone.com/Arif)

JAKARTA - Komisi III DPR RI menggelar rapat perdana dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dalam kesempatan itu, dia turut menyampaikan sejumlah hambatan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat.

Salah satunya, lanjut Burhanuddin, hambatan itu yakni belum adanya pengadilan HAM ad hoc untuk memutus kasus-kasus tersebut.

“Penyelidikan yang dilakukan oleh komnas HAM sifatnya pro justisia sehingga perlu izin dari ketua pengadilan, dan juga diperiksa serta diputus perkaranya oleh pengadilan ad hoc yang sampai saat ini belum terbentuk,” kata ST Burhanuddin di ruang rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11/2019).

Baca juga: Pakar HAM PBB Amnesti Internasional Nilai Hukum di Indonesia Ada Masalah 

Burhanuddin berujar, susahnya memperoleh alat bukti juga menjadi hambatan bagi pihaknya untuk menyelesaikannya lantaran rentang waktu yang terlalu lama saat peristiwa-peristiwa itu terjadi.

Seperti, banyak bukti-bukti maupun saksi yang telah berpindah tempat sehingga menyulitkan untuk melakukan pembuktiannya. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mencapai kepastian hukum soal penanganan pelanggaran HAM perlu ditinjau kembali regulasi ketentuan penyelesaian perkara.

"Lalu mewujudkan rekonsiliasi dalam bentuk kebijakan hukum yang tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan instrumen HAM secara universal," tutur dia.

 Baca juga: Aktivis Ingin Selesaikan Kasus 1998 dengan Sambangi Komnas HAM

Dia menjelaskan, berdasarkan 15 perkara pelanggaran HAM berat yang ditangani kejaksaan, baru tiga kasus yang sudah diselesaikan.

"Ada tiga kasus yang sudah diselesaikan yaitu kasus Timor Timur 1999, Tanjung Priuk 1984 dan Abepura 2000," tuturnya.

Sementara 12 perkara HAM yang belum diselesaikan yaitu sebelum UU nomor 26 tahun 2000 meliputi peristiwa 1965, peristiwa penembakan misterius (Petrus), peristiwa Trisaksi, Semanggi I dan Semanggi II.

Kemudian penculikan dan penghilangan orang secara paksa, peristiwa Talangsari, peristiwa simpang KKA, peristiwa rumah Gedong tahun 1989, peristiwa dukun Santet, ninja dan orang gila Banyuwangi 1998.

"Setelah UU nomor 26 tahun 2000 ada peristiwa Wasior, peristiwa Wamena, peristiwa Jambu Kepuk dan peristiwa Paniai 2014," tutur dia.

Selain itu, Kejagung sendiri pada tahun 2016 lalu telah melaksanakan koordinasi intensif yang menghasilkan sebanyak enam berkas penyidikan pelanggaran HAM berat yang belum bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan.

“Enam berkas penyelidikan peristiwa pelanggaran ham berat itu yakni peristiwa Trisakti, kerusuhan Mei, peristiwa penghilangan orang secara paksa, Talangsari, penembakan misterius dan peristiwa 1965,” tukas dia.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini