nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Kasus Desa Siluman Dinilai Konyol dan Keterlaluan

Erha Aprili Ramadhoni, Jurnalis · Kamis 07 November 2019 14:19 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 11 07 337 2126905 kasus-desa-siluman-dinilai-konyol-dan-keterlaluan-rImLANEIha.jpg Suasana di salah satu desa yang diduga fiktif di Konawe, Sultra. (Foto : Ist)

JAKARTA – Kasus dugaan korupsi dana desa siluman dinilai menjadi hal yang konyol. Pemerintah pun diminta mengusut tuntas dugaan korupsi dari desa tak berpenghuni, tapi mendapatkan dana desa.

Kasus desa fiktif ini pertama kali diungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sejumlah desa tak berpenghuni di Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), mendapatkan kucuran dana desa dari pemerintah.

“Apabila ini benar, hal ini sungguh pengkhianatan yang konyol dan keterlaluan terhadap hak rakyat yang harusnya disalurkan lewat dana desa tersebut,” kata anggota Komisi XI DPR, Didi Irawadi, Kamis (7/11/2019).

Ia pun mendukung penuh upaya investigasi yang dilakukan Sri Mulyani. Menurutnya, kasus dugaan desa siluman itu sangat tidak bertanggung jawab.

Wasekjen Partai Demokrat, Didi Irawadi. (Foto : Okezone.com/Sarah Hutagaol)

Didi mengatakan, dana desa yang tujuannya untuk membangun dan menyejahterakan desa justru masuk ke kantong-kantong pribadi yang tidak bertanggung jawab.

“Sekali lagi jika benar adanya, langkah selanjutnya utamanya langkah hukum oleh KPK adalah harga mati. Sanksi-sanksi lain melalui Kemendagri, Menteri Desa Tertinggal harus segera dilakukan,” ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengaku menerima laporan munculnya desa-desa 'siluman' di tengah derasnya anggaran dana desa dari APBN. Fenomena tersebut berpotensi pada tindak pidana korupsi. Fenomena ini pun kemudian direspons Pol‎da Sultra dan KPK.


Baca Juga : Ironi Desa Siluman 'Pengisap' Anggaran Negara

Salah satu desa 'siluman' yang berhasil ditemukan Satuan Tugas (Satgas) Kementerian Desa yakni Desa Uepai, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe. Nama Desa Uepai tersebut diusulkan ke pemerintah pusat untuk didaftarkan nomor registrasinya.

Namun, sebelum adanya keputusan, wilayah ini kemudian mengalami pemekaran dan muncul Desa Tanggondipo. Desa tersebut diduga telah menerima bantuan dana desa sejak 2015.


Baca Juga : Dugaan Korupsi Dana Desa: Disorot KPK sejak 2015, Terungkap pada 2019

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini