nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Dugaan Korupsi Dana Desa: Disorot KPK sejak 2015, Terungkap pada 2019

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Kamis 07 November 2019 11:00 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 11 07 337 2126807 dugaan-korupsi-dana-desa-disorot-kpk-sejak-2015-terungkap-pada-2019-sXseFPYStu.jpg Suasana di salah satu desa yang diduga fiktif di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. (Foto: Ist)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2015 pernah melakukan kajian terkait potensi korupsi dalam program dana desa. Program itu kini menjadi permasalahan karena muncul desa-desa "siluman" atau fiktif yang diduga sengaja dibentuk agar mendapat anggaran dari pemerintah.

"Pada 2015, dalam pelaksanaan tugas pencegahan, KPK pernah melakukan kajian tentang dana desa, dan menemukan beberapa potensi masalah," ungkap Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Rabu 6 November 2019.‎

Febri mengulas kembali hasil kajian lembaga antirasuah terkait potensi korupsi dana desa. Ada empat celah potensi korupsi dalam program dana desa berdasarkan kajian KPK sejak 2015, yakni:

1. Potensi masalah regulasi

- Belum lengkapnya regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa.

- P‎otensi tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Desa dan Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri.

- F‎ormula pembagian dana desa dalam PP Nomor 22 Tahun 2015 tidak cukup transparan dan hanya didasarkan pemerataan.

- P‎engaturan pembagian penghasilan tetap bagi perangkat desa dari ADD yang diatur dalam PP 43/2014 kurang berkeadilan.

-‎ Kewajiban penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh desa tidak efisien akibat ketentuan regulasi yang tumpang tindih.

2. ‎Potensi masalah tata laksana

- ‎Kerangka waktu siklus pengelolaan anggaran desa sulit dipatuhi oleh desa.

- ‎Satuan harga baku barang/jasa yang dijadikan acuan bagi desa dalam menyusun APB Desa belum tersedia.

- A‎PB Desa yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa.

- ‎Transparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APB Desa masih rendah.

- ‎Laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi.

Desa fiktif di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. (Foto: iNews.id)

3. Potensi masalah pengawasan

- ‎Efektivitas Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasa terhadap pengelolaan keuangan di desa masih rendah.

- S‎aluran pengaduan masyarakat tidak dikelola dengan baik oleh semua daerah.

- R‎uang lingkup evaluasi dan pengawasan yang dilakukan oleh camat belum jelas.

4. Potensi masalah SDM

- T‎enaga pendamping berpotensi melakukan korupsi/fraud memanfaatkan lemahnya aparat desa.

Berdasarkan hasil kajian tersebut, KPK kemudian merekomendasikan kepada badan atau kementerian terkait untuk membuat regulasi baru. Hal itu dilakukan KPK untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

"Rekomendasi itu antara lain adalah dengan merevisi Permendagri 07/2008 tentang Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan memasukkan aspek pengawasan partisipatif oleh masyarakat, auditsosial, mekanisme pengaduan, dan peran inspektorat daerah," ujar Febri.

Baca juga: Ironi Desa Siluman 'Pengisap' Anggaran Negara 

Saat ini Polda Sulawesi Tenggara sedang mengusut dugaan korupsi dana desa tersebut dibantu oleh KPK. Sedikitnya ada 34 desa yang terindikasi bermasalah di Kabupaten Konawe, Sultra.

Desa fiktif di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. (Foto: iNews.id)

Disinyalir desa-desa tersebut dibuat fiktif untuk mendapatkan dana desa dan alokasi dana desa yang dikelola beberapa desa di Kabupaten Konawe pada tahun anggaran 2016 sampai 2018.

Baca juga: Polri dan KPK Bidik Tersangka Korupsi Dana Desa Siluman 

Polri sudah meningkatkan status perkara terkait kasus dugaan desa "siluman"‎ ke tingkat penyidikan. Sesuai KUHAP, Polri dibantu KPK sedang mengumpulkan bukti serta ahli untuk membuat terang kasus ini dan mencari tersangkanya.

‎Kasus ini mencuat setelah‎ Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku menerima laporan munculnya desa-desa "siluman" di tengah derasnya anggaran dana desa dari APBN. Fenomena tersebut berpotensi pada tindak pidana korupsi. Fenomena ini kemudian direspons Pol‎da Sultra dan KPK.

Baca juga: Tanggapi Kasus Desa "Siluman", Jokowi: Ketemu, Tangkap! 

Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (Foto: Dok Okezone/Arie Dwi Satrio)

Salah satu desa "siluman" yang ditemukan oleh Satuan Tugas Kementerian Desa yakni Desa Uepai, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe. Nama Desa Uepai diusulkan ke pemerintah pusat untuk didaftarkan nomor registrasinya.

Namun sebelum adanya keputusan, wilayah ini kemudiam mengalami pemekaran dan muncul Desa Tanggondipo. Desa tersebut diduga telah menerima bantuan dana sejak 2015.

Baca juga: Polda Sultra Usut Desa Siluman di Konawe 

1
4

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini