JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan kemungkinan puhaknya bakal mengkaji pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung. Apalagi, kata Tito, sistem politik Pilkada serentak sudah berjalan selama 20 tahun dan menurut dia perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui apakah masih relevan.
“Tapi kalau dari saya sendiri, justru pertanyaan saya adalah apakah sistem poltik pemilu pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun?” kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2019).
Tito menerangkan, sistem pilkada secara langsung yang ada saat ini memang memberikan dampak positif kepada demokrasi, namun menurutnya ada juga sisi negatifnya.
“Banyak manfaatnya partisipasi demokrasi, tapi kita lihat mudaratnya juga ada, politik biaya tinggi,” tutur dia.
Lebih lanjut, mantan Kapolri itu menurutkan karena biaya politik yang tinggi pun membuat kepala daerah rentan melakukan tindak pidana korupsi.
Baca Juga : Disindir Jokowi, Surya Paloh Tetap Gembira
Sebab, untuk menjadi Bupati modalnya bisa mencapai Rp 50 miliar. Kemudian, gaji kepala daerah sendiri menurut Tito hanya sekitar Rp 100-200 juta per bulan saja. Sehingga tidak menutup pengeluaran sampai menjabat lima tahun.
"Apa benar saya ingin mengabdi kepada nusa dan bangsa trus rugi? Saya enggak percaya," tutur dia.
Baca Juga: Dukung Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Morowali Hibahkan Tanah ke KKP
(aky)
