nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Ironi Desa Siluman 'Pengisap' Anggaran Negara

Salman Mardira, Jurnalis · Kamis 07 November 2019 07:40 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 11 06 337 2126625 ironi-desa-siluman-pengisap-anggaran-negara-19sr3Li0HT.jpg ilustrasi (Shutterstock)

INDIKASI penyelewengan dana desa terungkap. Ada beberapa kampung tanpa penghuni alias desa siluman diduga menerima uang program pemberdayaan desa yang dialokasi dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) saban tahun. Polri dan KPK turun tangan mendalaminya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemerintah tak diam atas temuan ada desa fiktif menerima kucuran dana desa. Dia meminta aparat hukum bertindak.

"Tapi tetap kita kejar agar yang namanya desa-desa yang diperkirakan itu fiktif, ketemu, tangkap!" kata Jokowi di JI-Expo Kamayoran, Jakarta Pusat, Rabu 6 November 2019.

Menurutnya mengelola dana desa tak mudah karena Indonesia negara besar yang di mana ada 4.800 desa tersebar dalam 514 kabupaten dan kota. "4.800 desa itu banyak, manajemen mengelola desa sebanyak itu tidak mudah," ujar Jokowi.

Baca juga: Jokowi Perintahkan Ungkap Kasus 'Desa Siluman'

“Dari Sabang sampai Merauke dari Miangas sampai Pulau Rote adalah sebuah pengelolaan yang tidak mudah."

Jokowi

Presiden Jokowi (Biro Pers Setpres)

Desa fiktif

Perkara desa fiktif menerima kucuran dana desa terkuak ke publik dalam rapat Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 4 November 2011.

"Sekarang muncul desa-desa baru yang enggak ada penduduknya, hanya ingin mendapatkan (dana desa)," kata Sri Mulyani.

Kemenkeu menggandeng Kementerian Dalam Negeri menginvestigasikan kasus itu sekaligus mendata desa-desa.

"Kami akan lihat karena sebetulnya ada mekanisme untuk pembentukan desa serta identifikasi mengenai pengurusnya," ujarnya.

Mendagri Tito Karnavian sudah membentuk tim untuk mengecek desa-desa. “Tim sudah bergerak, bersama pemerintah provinsi dan Polda."Tito Karnavian

Tito Karnavian (Puspen Kemendagri)

Dana desa adalah salah satu program unggulan pemerintahan Jokowi. Dikucurkan sejak 2015, jumlah alokasi dana desa terus meningkat saban tahun.

Baca juga: Polri Gandeng KPK Usut Kasus Desa Siluman

Pemerintah mengklaim sampai 2019 sudah menggelontorkan dana desa Rp257 triliun. Pada 2015, dana yang dikucurkan ke desa-desa Rp20,8 triliun, lalu bertambah jadi Rp46,9 triliun di tahun berikutnya. Pada 2017 dan 2018, jumlahnya masing-masing Rp60 triliun.

Tahun 2019, pemerintah mengalokasikan dana desa Rp70 triliun. Namun, sampai September realisasinya diklaim sudah Rp44 triliun. Untuk 2020, sudah diputuskan alokasi dana desa sebesar Rp72 triliun.

Satuan Tugas Kementerian Desa menemukan kasus dugaan desa fiktif menerima dana desa di Kecamatan Uepai dan Lambuya, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra). Ada desa fiktif di sana diduga menerima dana desa sejak 2015.

Tiga desa diduga fiktif adalah Desa Uepai dan Desa Morehe di Kecamatan Uepai, kemudian Desa Ulu Meraka di Kecamatan Lambuya.

Camat Lambuya, Jasmin mengaku tak tahu ada Desa Ulu Meraka dalam kecamatannya. "Selama saya di sini, sejak Maret 2019 sampai sekarang belum ada saya temukan wilayahnya Desa Ulu Meraka, pemerintahnya juga tidak ada," katanya.

Manurutnya, Desa Ulu Meraka ada di Kecamatan Onembute. Onembute dulu masuk dalam Kecamatan Lambuya sebelum dimekarkan jadi kecamatan sendiri.

Sementara Camat Uepai, Jasman menyebutkan, Desa Uepai saat ini telah berubah status menjadi kelurahan, setelah Uepai dimekarkan menjadi kecamatan dari Lambuya pada 2003. Tahun 2015, Desa Uepai yang sudah berstatus kelurahan masuk sebagai penerima dana desa.

"Pada saat keluar nama-nama desa penerima dana desa, Desa Uepai masuk dalam daftar," jelas Jasman.

Karena Uepai sudah jadi kelurahan, ada dusun di sana yang statusnya ditingkatkan ke Desa yakni Tanggondipo.Uepai

(Foto iNewsTV)

Karena telah berubah status jadi kelurahan, dana Desa Uepai kemudian diberikan ke Desa Tanggondipo.

Menurut Jasman, Desa Uepai bukan fiktif, tapi hanya peralihan nama saja ke Tanggondipo. “Jadi Uepai ini memakai wilayah Tanggondipo,” jelasnya.

Baca juga: Pengakuan Camat di Konawe soal 'Desa Siluman'

Sementara Desa Morehe yang pada 2015 masuk dalam penerima dana desa, sekarang sebagai besar warganya tidak lagi tinggal di sana, tapi sudah pindah ke Desa Rawua dan Anggopiu.

Cari Tersangka

KPK menduga ada 34 desa di Kabupaten Konawe bermasalah dalam penyaluran dana desa.

"Diduga ada 34 desa yang bermasalah, tiga desa di antaranya fiktif, sedangkan 31 desa lainnya ada akan tetapi SK (surat keterangan) pembentukannya dibuat dengan tanggal mundur, sementara pada saat desa tersebut dibentuk sudah ada moratorium dari Kemendagri sehingga untuk mendapatkan dana desa harus dibuat tanggal pembentukan backdate," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

KPK mengendus ada indikasi korupsi dalam membentuk desa-desa tersebut. Desa-desa itu diduga dibentuk untuk mendapatkan dana desa dari APBN.

Polda Sultra menggandeng KPK dalam menyelidiki kasus desa ‘siluman’ tersebut. Perkaranya sudah digelar pada 24 Juni 2019.‎

KPK sudah menerima Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Polda Sultra dan kini sedang dicari tersangkanya.

KPK sudah diminta agar mensupervisi dan memberikan bantuan berupa pemfasiltasan ahli dalam perkara ini.

"Salah satu bentuk dukungan KPK adalah memfasilitasi keterangan ahli pidana dan kemudian dilanjutkan gelar perkara bersama 16 September 2019," kata Febri.

Baca juga: Polri dan KPK Bidik Tersangka Korupsi Dana Desa Siluman

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat kasus korupsi terbanyak sepanjang 2018 adalah di sektor dana desa. Berdasarkan kajian trend penindakan kasus korupsi tahun lalu terungkap ada 96 kasus korupsi dana desa, terbanyak di banding sektor lain.

Ada 158 perangkat desa yang jadi terdakwa korupsi pada tahun lalu.

Peneliti ICW Wana Alamsyah mengatakan, perlu ada pengawasan ketat terutama oleh inspektorat daerah “untuk meminimalkan korupsi anggaran desa.”

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini