nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Polri dan KPK Bidik Tersangka Korupsi Dana Desa Siluman

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Rabu 06 November 2019 18:57 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 11 06 337 2126600 polri-dan-kpk-bidik-tersangka-korupsi-dana-desa-siluman-34CwV9nDdC.jpg Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. (Foto: Okezone.com/Arie Dwi Satrio)

JAKARTA - Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan korupsi ‘desa siluman' atau desa fiktif di daerah Konawe. Kasus tersebut saat ini sudah naik ke tingkat penyidikan.

KPK sudah menerima Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Polda Sultra terkait kasus tersebut. Saat ini, Polda Sultra dan KPK sedang mencari tersangka kasus tersebut sejalan dengan peningkatan status perkara ke penyidikan.

"Sesuai dengan KUHAP, penyidikan yang dilakukan Polri adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah melalui pesan singkatnya, Rabu (6/11/2019).

Polda Sultra dan KPK sudah melakukan gelar perkara bersama di tahap penyelidikan pada 24 Juni 2019. Dalam gelar perkara tersebut, KPK dan Polda Sultra berkesimpulan menghadirkan ahli hukum pidana untuk menelisik ada tidaknya tindak pidana dalam kasus ini.

Foto: iNews.

Sehari setelahnya atau pada 25 Juni 2019, Pimpinan KPK bertemu dengan Kapolda Sultra untuk menindaklanjuti kasus tersebut. KPK diminta agar mensupervisi dan memberikan bantuan berupa pemfasiltasan ahli dalam perkara ini.

"Salah satu bentuk dukungan KPK adalah memfasilitasi keterangan ahli pidana dan kemudian dilanjutkan gelar perkara bersama 16 September 2019," kata Febri.

Menurut Febri, dukungan yang diberikan KPK pada penanganan perkara di Polri ataupun Kejaksaan merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi trigger mechanism yang diamanatkan Undang-Undang.

"Kami berupaya semaksimal mungkin untuk tetap melakukan upaya-upaya pemberantasan korupsi agar anggaran yang seharusnya dinikmati rakyat tidak dicuri oleh orang-orang tertentu," imbuhnya.

KPK menduga ada 34 desa yang bermasalah dalam pengusutan kasus ini. Sebanyak tiga desa dinilai fiktif atau palsu, sedangkan 31 desa lainnya ada, akan tetapi Surat Keputusan (SK) pembentukannya dibuat dengan tanggal mundur.

KPK mengendus adanya dugaan tindak pidana korupsi dengan membentuk atau mendefinitifkan desa-desa yang tidak sesuai prosedur dengan menggunakan dokumen yang tidak sah sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Disinyalir, desa-desa tersebut dibuat fiktif untuk mendapatkan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dikelola beberapa desa di Kabupaten Konawe tahun anggaran 2016 sampai dengan 2018.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengaku menerima laporan munculnya desa-desa 'siluman' ditengah derasnya anggaran dana desa dari APBN. Fenomena tersebut berpotensi pada tindak pidana korupsi. Fenomena tersebut pun kemudian direspon oleh Pol‎da Sultra dan KPK.

Salah satu desa 'siluman' yang berhasil ditemukan oleh Satuan Tugas (Satgas) Kementerian Desa yakni Desa Uepai, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe. Nama Desa Uepai tersebut diusulkan ke pemerintah pusat untuk didaftarkan nomor registrasinya.

Namun, sebelum adanya keputusan, wilayah ini kemudiam mengalami pemekaran dan muncul Desa Tanggondipo. Desa tersebut diduga telah menerima bantuan dana desa sejak tahun 2015. (qlh)

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini