Di Depan DPR, Menag Tak Merasa Salah soal Cadar dan Celana Cingkrang : Okezone Nasional

JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Jenderal (Purn) Fachrul Razi tak merasa ada yang salah dengan kontroversi yang ditimbulkan terkait khilafah dan radikalisme, mulai dari larangan cadar hingga celana cingkrang. Ia mengganggap hanya waktunya kurang tepat saat menyampaikan hal tersebut.

"Mungkin saya mengangkatnya terlalu cepat sehingga menimbulkan pro kontra. Poinnya adalah bahwa PNS itu ada aturan, maka taatilah peraturan yang sudah ada. Sekali lagi menurut saya cadar bukanlah ukuran ketakwaan seseorang," kata Menag seperti dikutip dari situs Kemenag, Rabu (6/11/2019).

Menag pun menyampaikan hal tersebut saat menggelar silaturahmi dengan unsur pimpinan Komisi VIII DPR RI beserta Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi), pada Selasa 5 November 2019. Pertemuan kali pertama pasca-Fachrul Razi dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Agama.

Dalam pertemuan itu dihadiri Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid, Sekjen Kemenag M Nur Kholis Setiawan bersama jajaran pejabat eselon I Kementerian Agama.

"Dalam sistem demokrasi Kemenag memang perlu dikontrol dan diawasi oleh legislatif. Saat menerima tugas dari Presiden saya melihat Tupoksi Menag itu adalah menata, merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang keagamaan. Saya dengan senang hati dan mengatakan ini adalah tantangan bagi saya," kata Menag.

"Tentara itu bukan sekadar identik dengan menembak melainkan juga harus mampu memimpin kesatuan. Insya Allah saya mampu melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya," sambung Menag.

Kepada jajaran pimpinan Komisi VIII DPR RI, Menag menyampaikan pesan yang dititipkan Presiden Joko Widodo kepada dirinya dalam menahkodai Kementerian Agama.

"Presiden menitipkan masalah radikalisme yang harus kita benahi bersama, kemudian toleransi serta membuat kebijakan terkait Islam yang Rahmatan Lil Alamin," tutur Menag.

Menag menyatakan Kementerian Agama siap menerima masukan dan koreksi dari Komisi VIII DPR RI demi peningkatan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

"Saya senang punya Wamenag yang tangguh. Mudah-mudahan kami mampu menata dan merumuskan kebijakan di bidang keagamaan selama menjabat. Saya juga bangga dengan jajaran eselon I Kemenag yang rata-rata profesor. Ini sangat membantu saya dalam menanyakan berbagai hal tentang ihwal keagamaan," ujar Menag.

Hal senada disampaikan Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengaku senang dengan gelaran silaturahmi bersama Menag.

"Adalah kehendak Allah bila Pak Fachrul menjadi Menteri Agama. Semoga silaturahmi ini menjadi awal kita dalam menyatukan niat baik bahwa kita diberi mandat untuk membangun negeri," kata Ketua Komisi VIII DPR RI.

Yandri menambahkan, Komisi VIII DPR RI sudah menyusun jadwal pada Kamis 7 November besok dengan agenda rapat kerja dengan Kementerian Agama. "Pro kontra itu pasti ada dari balik sebuah kebijakan. Mari kita kemas dinamika itu dengan baik. Dalam fungsinya komisi VIII adalah pengawasan, anggaran dan legislasi," ujar Yandri.

Kemenag, lanjut Yandri, merupakan lembaga sentral dengan tanggung jawab besar yang mendapat perhatian penuh oleh anggota Komisi VIII. Ia pun berharap Kemenag dapat menerapkan sistem keterbukaan dan kerjasama sehingga kerja kebangsaan ini dapat dijalankan dengan baik.

"Sebagai pejabat negara kita harus satu niat demi merah putih," ujar Yandri.

Semangat Moderasi Beragama

Politisi Partai Golkar TB.H Ace Hasan Syadzily menyatakan momen silaturahmi Menteri Agama dan jajarannya bersama pimpinan Komisi VIII DPR RI menjadi penting untuk saling mengenal lebih dekat.

"Kami berharap hubungan yang sanga baik antara Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Agama dapat terjain dengan baik untuk satu kepentingan yaitu kepentingan bangsa," kata politisi daerah pemilihan Banten ini.

Ia berharap Kemenag terus mengedepankan semangat Moderasi Beragama begitu juga dengan tafsir Moderasi Beragama yang sudah menjadi langkah yang sangat baik.

Menurutnya radikalisme itu tidak akan pernah berakar dan tumbuh subur di organisasi dan lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama.

"Mulai dari pesantren, madrasah hingga perguruan tinggi keagamaan. Malah lembaga pendidikan ini menjadi benteng Pancasila. Semoga persemaian Moderasi Beragama yang digaungkan Kemenag dapat dilakukan lagi secara luas," kata Ace.

Sebelumnya

Selanjutnya