nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Jaksa KPK Tolak Permohonan JC Bowo Sidik Pangarso

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Rabu 06 November 2019 14:33 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 11 06 337 2126449 jaksa-kpk-tolak-permohonan-jc-bowo-sidik-pangarso-VfQSYCMKuA.JPG Bowo Sidik Pangarso (Foto: Okezone)

JAKARTA - Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak permohonan justice collaborator (JC) yang diajukan terdakwa mantan anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Golkar, Bowo Sidik Pangarso.

Menurut Jaksa KPK, Bowo Sidik Pangarso tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi JC. Sebab, salah satu syarat untuk menjadi JC yakni terdakwa bukan pelaku utama. Hal itu, diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011.

"Dalam SEMA tersebut telah diatur secara jelas mengenai kriteria seseorang dapat diberikan status JC, seperti bukan pelaku utama, mengakui kejahatan, memberikan keterangan dan bukti signifikan untuk mengungkap pelaku lain, mengembalikan aset atau hasil tindak pidana," kata Jaksa Ikhsan Fernandi saat membacakan surat tuntutan untuk Bowo Sidik Pangarso di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2019).

Baca Juga: Bowo Sidik Pangarso Dituntut 7 Tahun Penjara Terkait Kasus Suap & Gratifikasi

Bowo Sidik Pangarso dianggap merupakan pelaku utama dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi yang bertentangan dengan jabatannya. Bowo juga dinilai belum dapat mengungkap pelaku lain yang lebih besar. Oleh karenanya, Jaksa menolak JC yang diajukan Bowo Pangarso.

"Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan dikaitkan dengan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tersebut, maka JC terdakwa tidak memenuhi syarat untuk dikabulkan," ujarnya.

KPK

Meskipun JC-nya ditolak, tapi Jaksa tetap mempertimbangkan perbuatan positif Bowo Sidik Pangarso dalam menjatuhkan tuntutan. Perbuatan yang meringankan Bowo yakni, karena dianggap telah mengakui perbuatannya dan mengembalikan uang hasil tindak pidana korupsi.

Atas pertimbangan yang meringankan tersebut, Jaksa menuntut Bowo Sidik Pangarso dengan pidana pokok berupa hukuman tujuh tahun penjara. Selain pidana pokok, Bowo Pangarso juga dituntut untuk membayar denda Rp300 juta subsidair enam bulan kurungan.

Jaksa meyakini bahwa Bowo Sidik Pangarso menerima suap dan gratifikasi yang bertentangan dengan jabatan sebagai anggota DPR. Suap dan gratifikasi itu diterima Bowo Pangarso bersama-sama den‎gan anak buahnya, Indung Andriani.

Baca Juga: Jaksa Minta Hak Politik Bowo Sidik Pangarso Dicabut Selama 5 Tahun

Tak hanya itu, Jaksa juga menuntut agar Bowo Pangarso membayar uang pengganti sebesar Rp52.095.965. Apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam kurun waktu sebulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Bowo Sidik Pangarso akan disita dan dilelang.

"Dan jika harta bendanya tidak menutupi akan diganti dengan hukuman pidana penjara selama satu tahun," imbuh Jaksa.

Sementara, pertimbangan Jaksa yang memberatkan Bowo Pangarso dalam tuntutannya yakni karena perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Bowo Sidik Pangarso sendiri didakwa telah menerima suap sebesar 163.733 dolar Amerika Serikat dan Rp311 juta dari Direktur PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK), Taufik Agustono dan anak buahnya, Asty Winasty.

Uang itu diberikan kepada Bowo dengan tujuan agar PT HTK mendapatkan kembali kontrak kerjasama pengerjaan pengangkutan atau sewa kapal untuk distribusi pupuk yang dikelola oleh PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG).

Bowo Pangarso juga didakwa menerima suap lainnya yakni sebesar Rp300 juta dari Direktur Utama (Dirut) PT Ardila Insan Sejahtera (AIS), Lamidi Jimat.

Atas perbuatannya tersebut, Bowo didakwa melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 20 Tahun 2001 tentang‎ pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 ‎Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

‎Tak hanya suap, Jaksa penuntut umum pada KPK juga mendakwa Bowo telah menerima gratifikasi sebesar Rp8 miliar. Gratifikasi tersebut diterima Bowo Pangarso dalam pecahan dolar Singapura yang telah ditukar menjadi mata uang Indonesia serta pecahan rupiah dari sejumlah pihak.

Terkait penerimaan gratifikasi tersebut, Bowo Pangarso didakwa melanggar Pasal 12 B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah ddiubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 65 KUHP.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini