nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Jaksa Minta Hak Politik Bowo Sidik Pangarso Dicabut Selama 5 Tahun

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Rabu 06 November 2019 13:33 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 11 06 337 2126418 jaksa-minta-hak-politik-bowo-sidik-pangarso-dicabut-selama-5-tahun-F9BTNisjqD.jpg Bowo Sidik Pangarso (foto: Okezone)

JAKARTA - Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menuntut pidana tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap mantan anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Golkar, Bowo Sidik Pangarso‎. Jaksa meminta agar majelis hakim mencabut hak politik Bowo Pangarso selama lima tahun setelah menjalani masa tahanannya.

"Menuntut ‎pidana tambahan berupa pencabutan hak politik untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun terhitung selama terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya," kata Jaksa KPK, Ikhsan Fernandi saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2019).

 Baca juga: Bowo Sidik Pangarso Dituntut 7 Tahun Penjara Terkait Kasus Suap & Gratifikasi

‎Sebelumnya, Jaksa penuntut pada KPK menuntut Bowo Sidik Pangarso dengan pidana pokok berupa hukuman tujuh tahun penjara. Selain pidana pokok, Bowo Pangarso juga dituntut untuk membayar denda Rp300 juta subsidair enam bulan kurungan.

Jaksa meyakini bahwa Bowo Sidik Pangarso menerima suap dan gratifikasi yang bertentangan dengan jabatan sebagai anggota DPR. Suap dan gratifikasi itu diterima Bowo Pangarso bersama-sama den‎gan anak buahnya, Indung Andriani.

 Baca juga: KPK Periksa Bowo Sidik Pangarso untuk Penyidikan Direktur PT Humpuss

Tak hanya itu, Jaksa juga menuntut agar Bowo Pangarso membayar uang pengganti sebesar Rp52.095.965. Apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam kurun waktu sebulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Bowo Sidik Pangarso akan disita dan dilelang.

"Dan jika harta bendanya tidak menutupi akan diganti dengan hukuman pidana penjara selama satu tahun," imbuh Jaksa.

Adapun, pertimbangan Jaksa yang memberatkan Bowo Pangarso dalam tuntutannya yakni karena perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Sementara pertimbangan yang meringankan yakni, terdakwa Bowo Pangarso bersikap kooperatif, mengakui terus terang perbuatannya, ‎mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, sudah mengembalikan sebagian besar uang suap yang diterimanya, serta belum pernah dihukum.

Bowo Sidik Pangarso sendiri didakwa telah menerima suap sebesar 163.733 dolar Amerika Serikat dan Rp311 juta dari Direktur PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK), Taufik Agustono dan anak buahnya, Asty Winasty.

Uang itu diberikan kepada Bowo dengan tujuan agar PT HTK mendapatkan kembali kontrak kerjasama pengerjaan pengangkutan atau sewa kapal untuk distribusi pupuk yang dikelola oleh PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG).

Bowo Pangarso juga didakwa menerima suap lainnya yakni sebesar Rp300 juta dari Direktur Utama (Dirut) PT Ardila Insan Sejahtera (AIS), Lamidi Jimat.

Atas perbuatannya tersebut, Bowo didakwa melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 20 Tahun 2001 tentang‎ pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 ‎Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

‎Tak hanya suap, Jaksa penuntut umum pada KPK juga mendakwa Bowo telah menerima gratifikasi sebesar Rp8 miliar. Gratifikasi tersebut diterima Bowo Pangarso dalam pecahan dolar Singapura yang telah ditukar menjadi mata uang Indonesia serta pecahan rupiah dari sejumlah pihak.

Terkait penerimaan gratifikasi tersebut, Bowo Pangarso didakwa melanggar Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah ddiubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 65 KUHP.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini