PKS Dukung Wacana KPU Larang Mantan Napi Koruptur Maju di Pilkada 2020

Harits Tryan Akhmad, Okezone · Rabu 06 November 2019 13:06 WIB
https: img.okezone.com content 2019 11 06 337 2126402 pks-dukung-wacana-kpu-larang-mantan-napi-koruptur-maju-di-pilkada-2020-aKukD9I8X3.jpg Ilustrasi Pemilu (Foto: Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali mengajukan draft dalam perubahan peraturan KPU (PKPU) Nomor 3/2017 agar mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi tak boleh ikut dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Mengenai hal itu, Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini mengatakan pihaknya mendukung wacana KPU itu. Apalagi revisi itu dapat memberikan kebaikan bagi bangsa Indonesia.

"Kalau seumpama di revisi, buat PKS selama itu menuju yang lebih baik kita dukung saja revisi," ujar Jazuli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Jazuli memandang wacana pelarangan terhadap mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi tak boleh ikut Pilkada sebuah hal yang bagus.

"Saya Kira itu bagus larangan itu, meskipun orang setelah dihukum itu kan istilahnya tidak ada dosa yang melekat," katanya.

KPK

Baca Juga: KPU Sebut Hibah Dana Pilkada 2020 di Lima Daerah Belum Disetujui

Apalagi, sambung Anggota Komisi I DPR itu, kontestasi Pemilihan Kepala Daerah perlu dilihat rekam jejaknya. Karena nantinya akan memimpin masyarakat sebuah wilayah harus memiliki latar belakang yang baik.

"Orang yang terbaik itu kan kita lihat dari rekam jejak perjalannya, kira-kira begitu. Tetapi mungkin itu cara berfikirnya kita mencari orang yang terbaik lah pemimpin Ini, kan kerangka berfikirnya begitu," ujarnya.

Diketahui sebelumnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI. Rapat tersebut membahas soal rancangan perubahan peraturan KPU (PKPU) Nomor 3/2017.

Dalam kesempatan itu, Komisioner KPU Evi Novida Ginting mengatakan jika pihaknya kembali mengusulkan draft agar mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi tak boleh ikut dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Ataupun aturan larangan tersebut tertuang dalam Pasal 4 huruf h.

"Calon gubernur dan wakil gubernur; calon Bupati dan wakil bupati atau wali kota atau wakil walikota memenuhi persyaratan, bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi," ujar Evi di ruang rapat Komisi II DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 4 November 2019.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini