nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Mahfud MD dan Tak Kunjung Diterbitkannya Perppu KPK

Khafid Mardiyansyah, Jurnalis · Rabu 06 November 2019 11:21 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 11 06 337 2126345 mahfud-md-dan-tak-kunjung-diterbitkannya-perppu-kpk-riV2JmAEJV.jpg Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto: Dok Okezone)

POLEMIK Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK terus bergulir. Meski perkara UU KPK sudah masuk proses judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) namun, desakan agar menerbitkan Perppu KPK terus muncul.

Salah satunya adalah Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mendesak Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mendorong Presiden Jokowi agar segera menerbitkan Perppu KPK. Apabila dalam 100 hari kerja Perppu tak juga diterbitkan, ICW menyarankan eks Ketua MK itu mundur dari jabatannya.

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana berkata, pemberian batas waktu 100 hari kerja kepada Mahfud bukan hal berlebihan. Sebab, sebelum yang bersangkutan terpilih sebagai pembantu presiden, dia adalah seorang pakar hukum yang keras terhadap penegakan hukum pemberantasan korupsi di suatu negara.

Namun Mahfud MD menanggapi desakan ICW tersebut dengan santai. Pria asaladura tersebut mengatakan, aktivis antikorupsi sebaiknya tidak usah berharap banyak pada dirinya untuk mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Perppu KPK.

Menko Polhukam Mahfud MD. (Foto: Dok Okezone/Arif Julianto)

Menurut dia, harapan itu tidak ada gunanya karena yang berwenang mengeluarkan Perppu adalah Presiden Jokowi, bukan dirinya. Namun, ia hanya memastikan kalau aspirasi yang diterimanya sudah disampaikan ke Kepala Negara.

"Enggak ada gunanya berharap di saya. Wong saya bukan pemegang kewenangan. Tetapi saya sampaikan suara itu saya sampaikan pasti. Tetapi yang punya kewenangan tetap Presiden," kata Mahfud di Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa 5 November.

Mahfud menegaskan menteri maupun menteri koordinator tidak boleh memiliki visi-misi sendiri. Sebab, yang ada hanyalah visi-misi Presiden, sehingga dirinya tidak ingin mendorong-dorong Kepala Negara untuk menerbitkan perppu.

"Makanya Presiden mengatakan visi Presiden itu visi Presiden. Menteri tidak boleh punya visi lepas. Kan begitu. Nah, itu harus konsekuen. Kalau mau jadi menteri, harus begitu," ujarnya.

Presiden Belum Mau Terbitkan Perppu KPK

Presiden Joko Widodo sudah memutuskan belum perlu mengeluarkan Perppu KPK. Alasannya, karena proses uji materi atau judicial review terhadap Undang-Undang KPK yang baru masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebenarnya, Jokowi miliki tiga opsi dalam menggagalkan UU KPK yang jadi polemik. Jokowi pun sempat mengundang beberapa pakar hukum, yang salah satunya Mahfud MD.

Opsi yang ditawarkan antara lain melalui judicial review, legislative review dan menerbitkan Perppu KPK. Tetapi, di sisi lain Jokowi juga mesti mendengarkan pihak lain yang berpendapat tidak perlu dikeluarkannya Perppu karena tidak ada kegentingan yang memaksa.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu berujar berita yang menyebutkan Presiden menolak mengeluarkan Perppu LPK tidak tepat. Pasalnya, hingga kini belum ada keputusan dari Jokowi terkait itu karena sedang berlangsung judicial review UU KPK hasil revisi di MK.

"Orang sedang judicial review kita timpa Perppu. Artinya apa? Presiden itu belum memutuskan mengeluarkan Perppu atau tidak mengeluarkan Perppu. Jadi, berita yg menyatakan presiden menolak mengeluarkan Perppu, itu kurang tepat. Presiden menyatakan, belum perlu mengeluarkan Perppu," terangnya.

Mahfud MD mengatakan sudah berbicara langsung dengan Presiden Jokowi soal adanya permintaan publik akan Perppu KPK. Kesimpulannya Jokowi akan menunggu hasil uji materi di KPK kemudian baru mempelajarinya lagi.

"Biarlah diuji di MK. Nanti sesudah di MK, kita pelajari. Apakah keputusan MK itu memuaskan atau tidak? Benar atau tidak? Kita evaluasi lagi. Kalau perlu, ya, Perppu kita lihat. Kan gitu. Kan benar kan? Masih ada uji materi. Terus ditimpa, itu menurut presiden kurang etis. Itu saja," sambung Mahfud.

Potensi jika Perppu KPK Tak Kunjung Diterbitkan

Indonesian Corruption Watch (ICW) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perppu KPK), karena Undang-Undang KPK yang baru dinilai melemahkan kinerja KPK dalam memberantas korupsi.

Hasil jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dirilis Minggu 6 Oktober lalu menyebutkan 76,3 persen publik setuju Jokowi menerbitkan Perppu KPK. Bahkan 70,9 persen publik setuju jika UU KPK yang baru melemahkan KPK.

ICW mengatakan ada 10 konsekuensi akan terjadi jika Presiden Jokowi tak menerbitkan Perppu KPK:

1. Penindakan Korupsi melambat

Ini diakibatkan dari pengesahan UU KPK yang baru, yang mana nantinya berbagai tindakan pro justicia akan dihambat karena harus melalui persetujuan dari Dewan Pengawas. Mulai dari penyitaan, penggeledahan, dan penyadapan.

2. KPK Tak Lagi Menjadi Lembaga Independen

Berdasarkan Pasal 3 UU KPK yang baru menyebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Hal ini mengartikan bahwa status kelembagaan KPK tidak lagi bersifat independen. Padahal sedari awal pembentukan KPK diharapkan menjadi bagian dari rumpun kekuasaan ke empat, yakni lembaga negara independen dan terbebas dari pengaruh kekuasaan manapun, baik secara kelembagaan ataupun penegakan hukum.

3. Menambah Dafftar Panjang Pelemahan KPK

Sepanjang lima tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berbagai pelemahan terhadap KPK telah terjadi. Mulai dari penyerangan terhadap Novel Baswedan, pemilihan Pimpinan KPK yang sarat akan persoalan, ditambah lagi dengan pembahasan serta pengesahan UU KPK.

Tapi di waktu yang sama seakan Presiden mengabaikan persoalan tersebut sembari membiarkan pelemahan KPK terus menerus terjadi. Tentunya ini akan berimplikasi pada pandangan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan selama ini, bukan tidak mungkin anggapan tidak pro terhadap pemberantasan korupsi akan disematkan pada pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

4. Ingkar Janji Nawacita

Pada saat masa kampanye Pilpres 2014, Joko Widodo sempat mengeluarkan Nawacita berisi sembilan agenda prioritas jika nantinya terpilih menjadi Presiden selama lima tahun ke depan.

Tegas disebutkan pada poin ke 4 bahwa Joko Widodo-Jusuf Kalla menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Publik dengan mudah menganggap bahwa Nawacita ini hanya ilusi belaka saja jika Presiden tidak segera bertindak untuk menyelamatkan KPK.

5. Indeks Persepsi Korupsi akan Anjlok

Saat ini indeks persepsi korupsi Indonesia berada pada peringkat 89 dari total 180 negara dengan skor 38. Setelah dua tahun sebelumnya IPK Indonesia stagnan di angka 37.

Salah satu penilaian dalam menentukan IPK adalah sektor penegakan hukum. Sederhananya, bagaimana mungkin IPK Indonesia akan meningkat jika sektor penegakan hukum -khususnya tindak pidana korupsi- yang selama ini ditangani oleh KPK justru bermasalah dikarenakan UU nya telah dilakukan perubahan.

6. Iklim Investasi Terhambat

Seperti yang diketahui bahwa saat ini pemerintah sangat gencar menawarkan investasi luar negeri agar bisa membantu pembangunan berbagai proyek strategis di Indonesia. Tentu hal utama yang menjadi landasan untuk menciptakan iklim investasi yang sehat adalah kepastian hukum.

Jika KPK dilemahkan secara sistematis seperti ini, bagaimana mungkin Indonesia bisa memastikan para investor akan tertarik menanamkan modalnya disaat maraknya praktik korupsi.

7. Mengabaikan Amanat Reformasi

Salah satu amanat reformasi 1998 adalah pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini termaktub dalam TAP MPR Nomor XI/MPR/1998, yang mana dalam Pasal 3 ayat (3) aturan a quo tegas menyebutkan bahwa upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan secara tegas dengan melaksanakan konsisten undang-undang tindak pidana korupsi.

Menjadi mustahil mewujudkan hal tersebut jika kondisi saat ini menggambarkan adanya grand design dari DPR dan pemerintah untuk memperlemah lembaga anti korupsi Indonesia melalui revisi UU KPK.

8. Hilangnya Kepercayaan ke Pemerintah

Pada Pilpres 2014, pasangan Jokowi-Jusuf Kalla mengantongi 70 juta suara yang akhirnya mengantarkan keduanya menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Pada 2019, Jokowi kembali meraup suara 85 juta suara, memastikan menjadi Presiden di periode kedua sampai 2024.

Tentu para konstituennya tidak berharap adanya kemunduran dalam upaya pemberantasan korupsi. Menjadi hal yang wajar jika para pemilih Joko Widodo mendasarkan pilihannya atas janji politik yang telah disampaikan dan berharap akan realisasi yang jelas.

Namun kondisi saat ini justru terbalik, narasi penguatan yang selama ini didengungkan oleh Presiden seakan luput dari kebijakan pemerintah.

9. Citra Indonesia Akan Buruk di Internasional

United Convention Against Corruption (UNCAC) telah mengeluarkan sikap terkait dengan pelemahan KPK. Lembaga ini menilai bahwa revisi UU KPK akan mengancam prinsip independensi KPK dan bertolak belakang dengan mandat dalam Pasal 6 juncto Pasal 36 UNCAC yang menyebutkan bahwa mengharuskan setiap negara untuk memastikan keberadaan badan anti korupsi yang khusus dalam mencegah dan memberantas korupsi melalui penegakan hukum yang harus diberikan independensi yang diperlukan serta mampu menjalankan fungsinya secara efektif dan tanpa pengaruh dari hal-hal yang tidak semestinya.

Pernyataan itu dilansir pada 27 September, setidaknya lebih dari 90 organisasi dunia menyoroti persoalan pelemahan KPK ini. Tentu ini akan berdampak buruk bagi citra pemerintah yang selama ini selalu menggaungkan tata kelola pemerintah yang bersih dari korupsi.

Selain itu KPK dikenal memiliki reputasi baik di tingkat internasional. Misalkan saja, pada tahun 2013 lalu KPK mendapatkan penghargaan Ramon Magsaysay Award oleh pemerintah Filipina.

KPK dinilai sebagai lembaga independen dan berhasil dalam melakukan upaya pencegahan dan penindakan kejahatan korupsi. Atas dasar itu kebijakan pemerintah yang membiarkan pelemahan terhadap KPK dapat dipastikan akan mendapat kecaman dari negara lain yang juga mempunyai konsentrasi sama pada isu anti korupsi.

10. Menghambat Pencapaian Program Pemerintah

Pada dasarnya kejahatan korupsi menyasar berbagai sektor strategis di Indonesia. Mulai dari pangan, infrastruktur, energi dan sumber daya alam, pendidikan, pajak, kesehatan, dan berbagai sektor lainnya.

Dengan kondisi seperti itu, harusnya pemerintah memikirkan tentang penguatan KPK, agar setiap penyelenggaraan program tersebut dapat diikuti dengan penindakan jika ada pihak-pihak yang ingin menyelewengkan dana yang pada akhirnya akan berakibat menghambat berbagai capaian penting.

Namun, kondisi saat ini justru bertolak belakang, KPK secara institusi dan kewenangan terlihat sedang dilemahkan oleh DPR dan pemerintah. (kha)

1
4

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini