KPK Panggil 7 Saksi Kasus Korupsi Pembangunan Jembatan di Riau

Arie Dwi Satrio, Okezone · Rabu 06 November 2019 10:47 WIB
https: img.okezone.com content 2019 11 06 337 2126324 kpk-panggil-7-saksi-kasus-korupsi-pembangunan-jembatan-di-riau-Rq2LUzIPXm.JPG Juru Bicara KPK, Febri Diansyah (Foto: Okezone.com/Arie Dwi Satrio)

JAKARTA - Penyidik Ko‎misi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap tujuh saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan Waterfront City atau jembatan Bangkinang tahun anggaran 2015-2016 di Kabupaten Kampar, Riau.

Ketujuh saksi tersebut yakni, Manager Proyek PT Wijaya Karya, I Ketut Suarbawa; Sales PT Gunung Steel Construction, Toni Simorangkir; Karyawan PT Wijaya Karya, Bimo Laksono; dan Staf Pengadaan PT Wijaya Karya, Ali Mahfuzh.

Kemudian, Site Manager Proyek Pembangunan Jembatan Waterfront City Bangkinang, Teguh Agung Lukmawan; serta Direktur Peralatan PT Pembangunan Perumahan (PP) Presisi, Gatut Kristuharto. Mereka akan diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Adnan (AN).

"Mereka diperiksa sebagai saksi untuk proses penyidikan tersangka AN," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah melalui pesan singkatnya, Rabu (6/11/2019).

Sebelumnya, KPK telah menetapkan dua orang tersangka terkait kasus dugaan korupsi pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan Waterfront City atau jembatan Bangkinang tahun anggaran 2015-2016 di Kabupaten Kampar, Riau.

Dua tersangka tersebut yakni, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jembatan Waterfront Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kampar, Riau, Adnan (AN) dan Manajer Divisi Operasi I PT Wijaya Karya (Persero), I Ketut Suarbawa (IKS).‎ Keduanya diduga telah merugikan negara sekira Rp39,2 miliar.

Gedung Merah Putih KPKGedung KPK (Foto: Okezone/Puteranegara)

KPK menduga telah terjadi kerjasama antara Adnan dan I Ketut Suarbawa terkait penetapan harga perkiraan pelaksanaan pembangunan Jembatan Waterfront City. tahun jamak yang dibiayai APBD Tahun 2015, APBD Perubahan Tahun 2015 dan APBD Tahun 2016.

Dalam perkara ini, Adnan diduga menerima uang kurang lebih sebesar Rp1 miliar atau 1 persen dari nilai nilai kontrak.‎ Diduga, terjadi kolusi dan pengaturan tender yang melanggar hukum yang dilakukan oleh keduanya.

Atas perbuatannya, kedua tersangka tersebut disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini