nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Mendagri Tito Imbau Kepala Daerah Lakukan Penertiban Pengelolaan Perparkiran

Fahreza Rizky, Jurnalis · Rabu 06 November 2019 08:31 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 11 06 337 2126281 mendagri-tito-imbau-kepala-daerah-lakukan-penertiban-pengelolaan-perparkiran-HOpYVRToS4.jpg Mendagri Tito Karnavian (Foto: Okezone/Arif)

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengimbau kepala daerah melakukan penertiban pengelolaan perparkiran. Hal itu dikatakan Kapuspen Kemendagri, Bahtiar, di Jakarta, Rabu (6/11/2019).

"Pak Mendagri mengimbau agar Gubernur, Bupati/Walikota untuk melakukan penertiban pengelolaan perparkiran di daerah. Jangan sampai merugikan masyarakat dan merusak iklim investasi," katanya.

Salah satu bagian visi-misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin adalah mengundang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan. Sehingga pemerintah daerah perlu memangkas hambatan investasi untuk mendorong salah satu program prioritas nasional tersebut.

Menurutnya, tata kelola parkir yang buruk dapat merugikan masyarakat, terlebih jika dipungut oleh preman berkedok Ormas.

"Pungutan retribusi parkir ini nilai uangnya sangat besar, terutama di perkotaan dan menjadi salah satu sumber pungutan liar, akibatnya Pemda tidak mendapat pemasukan yang signifikan. Tata kelola parkir yang buruk jelas sangat merugikan masyarakat, apalagi jika dipungut oleh preman atau berkedok Ormas, kemungkinan besar terjadi pungli," ujar Bahtiar.

Kemendagri
(Foto: Kapuspen Kemendagri, Bahtiar)

Baca Juga: Viral Ormas Minta Jatah Parkir, Ini Respons Wali Kota Bekasi

Untuk mengantisipasi dan mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan tindakan tegas untuk melindungi masyarakat dari aksi premanisme.

"Saber pungli parkir dan tim pemberantasan preman harus dilakukan untuk melindungi masyarakat serta menindak oknum aparat yang melindungi pengelolaan parkir liar. Sehingga perlu dukungan aparat penegak hukum dan aparat keamanan untuk penegakan Saber Pungli dan penindakan premanisme, baik perorangan atau kelompok masyarakat termasuk preman yang dibungkus Ormas," pungkas Bahtiar.

(edi)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini