nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Aliran Sesat di Gowa, Alquran Direvisi hingga Jual Kartu Surga

Herman Amiruddin, Jurnalis · Selasa 05 November 2019 20:12 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 11 05 337 2126169 aliran-sesat-di-gowa-alquran-direvisi-hingga-jual-kartu-surga-xtQ8RboCEM.jpg Gelar perkara kasus aliran sesat di Gowa (Foto: Okezone/Herman)

MAKASSAR - Puang Lallang alias Mahaguru (74) seorang warga di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan ditetapkan tersangka terkait penistaan agama dan juga dijerat pidana pencucian uang.

Kapolres Gowa, AKBP Shinto Silitonga, mengatakan, pelaku dijerat dengan pidana pencucian uang. Pelaku dijerat dengan pidana itu, berawal dari pengembangan penyidikan. Diduga Puang Lallang alias Mahaguru memungut uang dari pengikutnya yakni penjualan kartu surga.

"Kartu surga diklaim tersangka akan membebaskan dosa-dosa pengikutnya semasa hidup," kata Shinto kepada Okezone Selasa 5 November 2019.

Tersangka kata Shinto, menjual kartu surga atau disebut kartu Wifiq ke jemaahnya, dengan mahar Rp 10 ribu sampai Rp 50 ribu, pengikutnya juga diharuskan menyetor zakat pada tersangka.

Pelaku Aliran Sesat di Gowa (Foto: Okezone/Herman)

Tersangka melantik dirinya sebagai rasul dan mahaguru pada 9 September 1999. Tersangka diketahui membuat kitab suci sendiri yang diajarkan ke ratusan pengikutnya di daerah Patalassang, Bajeng, dan Pallangga.

"Kitab tersebut diakui tersangka ditemukan di peti jenazah Syekh Yusuf," kata Shinto.

Tak hanya itu, tersangka juga diduga melakukan perubahan isi kitab suci Alquran. Hal ini yang membuat geram pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyebut ajaran Puang Lallang sesat, berdasarkan Fatwa MUI Gowa, tanggal 16 November 2016.

Dalam upaya kepolisian telah melakukan penyitaan barang bukti sebanyak 138 item dan barang bukti dari MUI Kabupaten Gowa sebanyak 21 item yang dikumpulkan MUI dari pengikut dan mantan pengikut Puang Lalang.

"Terhadap pelaku akan kita jerat dengan Pasal 156a KUHP dan/atau Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP dan/atau Pasal 3,4, dan 5 UU No.8 tahun 2019 dan/atau UU No. 22 tahun 1946 dengan ancaman hukuman 5 hingga 20 tahun penjara," ujar Shinto.

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini