KPU Sebut Hibah Dana Pilkada 2020 di Lima Daerah Belum Disetujui

Sarah Hutagaol, Okezone · Selasa 05 November 2019 16:26 WIB
https: img.okezone.com content 2019 11 05 337 2126044 kpu-sebut-hibah-dana-pilkada-2020-di-lima-daerah-belum-disetujui-OflKaog1f4.jpg Ketua KPU, Arief Budiman saat konferensi pers terkait Pilkada 2020 (Foto: Okezone/Sarah)

JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman memaparkan informasi terkait tahapan dari pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di 270 daerah di Indonesia pada 2020 mendatang.

Arief menyebutkan bahwa hingga masa tenggang waktu atau deadline yang diberikan KPU pada 14 Oktober, masih terdapat 5 daerah yang belum melakukan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Daerah-daerah tersebut adalah Simalungun, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar, dan Pangkajene Kepulauan. Hingga hari ini, (5/11/2019), kelima daerah itu pun tak kunjung menyelesaikan kesepakatan NPHD.

KPU soal NHPD PIlkada 2020 (Foto: Okezone/Sarah)

"Nah sampai dengan 14 Oktober kami kemudian melakukan evaluasi, dan terus berkoordinasi dengan KPU provinsi dan kabupaten/kota yang belum bisa menyelesaikan penandatanganan NPHD-nya," ucap Arief di Gedung KPU RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2019).

Berdasarkan data yang diberikan, total anggaran atau dana yang diajukan oleh pihak KPU daerah terhadap pemerintaha provinsi ataupun kabupaten/kota dari 5 daerah tersebut sebanyak Rp 198 miliar.

Baca Juga: KPU Bakal Batasi Usia Petugas KPPS di Pilkada 2020

Sementara itu, untuk daerah yang telah melakukan NPHD, yakni berjumlah 265 memiliki total pengajuan dana sebesar Rp 11 triliun, sedangkan yang telah disetujui hanya sebanyak Rp 9,8 triliun.

"Jadi dari total anggaran yang dibutuhkan, tersisa 5 daerah sebesar Rp198,2 miliar atau setara 1,66 persen yang belum bisa disepakati untuk ditandatangani," tutupnya.

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini