nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pegawai Kemenpan RB Dilarang Gunakan Cadar

Kuntadi, Jurnalis · Senin 04 November 2019 17:56 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 11 04 337 2125616 pegawai-kemenpan-rb-dilarang-gunakan-cadar-vHNpGIx9mv.jfif Menpan RB Tjahjo Kumolo (Okezone.com/Fahreza)

YOGYAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Tjahjo Kumolo melarang aparatur sipil negara (ASN ) di kementerian itu menggunakan cadar saat berdinas di lingkungan kantor. Namun, tetap diperbolehkan bercadar jika sudah di luar kantor atau dinas.

“Selama dalam kantor saya larang, kalau di luar silakan,” kata Tjahjo di sela acara Penilaian AKIP dan RB 2019 lingkup Pemda DI Yogyakarta dan Pemkab/Kota se DIY di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Senin (4/11/2019).

Menurut Tjahjo, setiap kementerian dan lembaga, pemimpinnya memiliki hak untuk mengatur. Hal ini juga dilakukan di Kementerian PAN dan RB. Di ASN diharuskan menggunakan seragam putih dan di hari tertentu memakai seragam Korpri.

Mengenakan cadar, menurut dia, hak seseorang. Namun ada aturan di setiap kementerian, lembaga ataupun perusahaan. Aturan itu harus ditaati oleh siapa saja yang berkaitan.cadar

Ilustrasi cadar (Foto Reuters)

“Di kantor jangan pakai cadar. Pakai cadar di luar kantor, itu hak,” kata Tjahjo.

Terkait dengan celana cingkrang, Tjahjo tidak mau menangapinya. Dia hanya mengomentari larangan penggunaan cadar. “(Celana cingkrang) saya tidak mengarah kesana, konteksnya ini (cadar),” ujarnya.

Baca juga: Mendagri Akan Bicara dengan Menag soal Larangan Cadar

Menurutnya, pemerintah sudah memberikan kebebasan bagi warga Negara untuk memeluk agama dan menjalankannya. Termasuk memberikan kebebasan dalam menggunakan jilbab. Baik jilbab yang dimasukkan atau yang nampak dari luar. Begitu juga dengan penggunaan peci.

“Bagaimana saya bertemu anda kalau anda memakai cadar,” ujarnya.

Reformasi Birokrasi

Tjahjo Kumolo minta agar reformasi birokrasi yang digulirkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mampu meningkatkan pelayanan dan pertumbuhan investasi di Indonesia.

“Pertumbuhan investasi Indonesia masih kurang,” ujarnya di depan peserta Penilaian AKIP dan RB 2019 lingkup Pemda DIY dan Pemkab/Kota se DIY.

“Sekarang kita kalah dengan Vietnam dalam konteks invetasi,” sebut politikus PDI Perjuangan itu.

Dia meminta ASN tidak terjebak dengan pola nyaman, namun harus adaptif, inovatif dan kompetitif.

“Reformasi Birokrasi harus mampu meningkatkan pertumbuhan investasi dan kesejahteraan masyarakat.”

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini