nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Survei LSI Ungkap Kebebasan Sipil Memburuk, PKS: Pemerintah Gagap dengan Demokrasi

Muhamad Rizky, Jurnalis · Senin 04 November 2019 07:08 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 11 04 337 2125312 survei-lsi-ungkap-kebebasan-sipil-memburuk-pks-pemerintah-gagap-dengan-demokrasi-ebN3jgz2je.jpg Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. (Foto : Okezone.com/Heru Haryono)

JAKARTA – Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil temuannya perihal modal dan tantangan kebebasan sipil, intoleransi, dan demokrasi. Hasilnya ada kecenderungan kebebasan sipil di era kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo memburuk.

Berdasarkan survei tersebut sebanyak 43% publik semakin takut untuk membicarakan politik. Persentase tersebut meningkat dibandingkan 2014, yakni 17 %.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengaku tidak heran dengan hasil survei yang dilakukan LSI. Menurutnya, hasil tersebut sesuai dengan fakta di lapangan akibat mudahnya melabeli masyarakat sehingga membuat kekhawatiran.

"Survei yang menggambarkan fakta. Respons pemerintah yang mudah memberi label," kata Mardani saat dikonfirmasi Okezone, Senin (4/11/2019).

LSI merilis hasil survei tentang modal dan tantangan kebebasan sipil, intoleransi dan demokrasi di awal periode kedua pemerintahan Jokowi. (Foto : Okezone.com/Fahreza Rizky)

Mardani mencontohkan sejumlah kasus penangkapan terhadap aktivis HAM, seperti Ananda Badudu hingga Dandy Laksono. Mereka menjadi salah satu bukti bahwa negara takut dalam menghadapi masyarakat yang bertentangan dengan pemerintah.

"Pemerintah seperti gagap dengan demokrasi yang bising," ungkapnya.

Menurut Mardani, cara-cara pemerintah mengatasi persoalan tersebut keliru. Akibatnya, banyak warga yang takut lantaran banyak mereka yang ditangkap.


Baca Juga : Survei LSI: Kebebasan Sipil Cenderung Memburuk di Awal Periode Kedua Jokowi

Di samping itu kata dia, pemerintah juga telah keliru dalam mengatasi sejumlah persoalan, seperti radikalisme yang justru tidak mengindahkan kebebasan masyarakat sipil.

"Termasuk penerapan Perppu Ormas," tuturnya.


Baca Juga : Survei LSI: Belum Ada Perbaikan Indikator Intoleransi Beragama & Berpolitik

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini