JAKARTA - Lembaga Survei Indonesia (LSI) menemukan fakta bahwa intoleransi beragama dan berpolitik cenderung stagnan di era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal tersebut diungkap Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam survei bertajuk 'Tantangan Intoleransi dan Kebebasan Sipil serta Modal Kerja pada Periode Kedua Pemerintahan Jokowi’.
"Secara umum belum ada perbaikan dalam indikator intoleransi beragama dan berpolitik. Dibanding 2018 cenderung mandeg, stagnan, dan jika dibandingkan 2017 dan 2016 tampak situasi yang lebih buruk, khususnya dalam intoleransi politik," kata Djayadi saat jumpa pers di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (2/11/2019).
Djayadi menuturkan, mayoritas masyarakat Muslim, yakni lebih dari 50% merasa keberatan jika non-Muslim menjadi kepala pemerintahan di tingkat kabupaten/kota, gubernur, wakil presiden, dan presiden.
Sementara itu, mayoritas Muslim keberatan jika non-Muslim membangun rumah ibadah di sekitar mereka, yakni sebesar 53%. Namun, sebagian besar (54%) tidak keberatan jika non-Muslim mengadakan kegiatan keagamaan di sekitar mereka, meski cukup banyak yang keberatan (36.4%).
“Sikap intoleran kalangan Muslim juga tampak dalam hubungan antara mayoritas dan minoritas. Cukup banyak Muslim yang setuju bahwa umat agama minoritas di Indonesia harus mengikuti kemauan Muslim mayoritas (37.2%)," ungkapnya.
"Namun, hanya 14.8% yang setuju jika umat Islam yang menjadi minoritas di negara lain harus mengikuti mayoritas di negara tersebut," sambung dia.
Di sisi lain, mayoritas warga Muslim, yakni sebesar 67,4% setuju atau sangat setuju pemerintah seharusnya mengutamakan Islam dalam kehidupan berbangsa, beragama, dan bernegara karena Islam merupakan agama mayoritas penduduk Indonesia.
"Muslim yang tidak setuju dengan pandangan ini hanya 23.9%," imbuh Djayadi.
Lebih lanjut, Djayadi menambahkan mayoritas warga non-Muslim (lebih dari 60%) tidak keberatan jika Muslim menjadi kepala pemerintahan di level mana pun.
"Artinya, kebanyakan non-Muslim tidak keberatan jika warga Muslim menjadi walikota/bupati, gubernur, wakil presiden maupun presiden," katanya.
Kebanyakan non-Muslim, sambung Djayadi, juga tidak menunjukkan keberatan jika Muslim membangun tempat ibadah di sekitar tempat tinggal mereka, atau mengadakan acara keagamaan.
