Wacana Larangan Cadar & Celana Cingkrang Dinilai Berpotensi Pecah Belah Bangsa

Fakhrizal Fakhri , Okezone · Sabtu 02 November 2019 16:32 WIB
https: img.okezone.com content 2019 11 02 337 2124943 wacana-larangan-cadar-celana-cingkrang-dinilai-berpotensi-pecah-belah-bangsa-46ETcT4VQf.JPG Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari (Foto: Okezone)

JAKARTA - Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari mengkritik wacana Menteri Agama (Menag), Fachrul Razi yang akan mengkaji pelarangan penggunaan cadar dan celana cingkrang di instansi pemerintahan. Ia bahkan menilai wacana tersebut berpotensi memecah belah bangsa.

"Di sisi lain pernyataan beberapa hari ini sangat mengejutkan. Bukan pernyataan yang merangkul tapi pernyataan yang bersifat membelah," ujar Qodari dalam sebuah diskusi di Kedai Sirih Merah, Jakarta, Sabtu (2/11/2019).

Qodari bahkan turut menyinggung beberapa partai politik yang dahulu berseberangan yang kini telah memiliki hubungan yang mesra. Dia mengambil contoh seperti merapatnya Gerindra ke koalisi pemerintahan, dan mesranya hubungan Partai Nasdem dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Menurut saya, oke ada program deradikaliasasi, tapi seharusnya program itu disampaikan dan dikerjakan dengan cara yang elegan," kata dia.

Ia pun berpesan, seluruh pihak harus menyelesaikan polemik tersebut dengan baik dan benar, terlebih harus mengedepankan dialog dalam penyelesaiannya.

"Tolong parpol bicara dengan Menteri Agama melalui komisinya masing-masing," ucap Qodari.

Sebelumnya, Menteri Agama, Fachrul Razi berencana melarang pengguna niqab atau cadar untuk masuk ke instansi milik pemerintah.

Wanita BercadarWanita Bercadar (Foto: Reuters)

Hal itu lantaran berkaca karena adanya peristiwa penusukan terhadap mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto.

Fachrul mengatakan rencana itu masih dalam kajian. Namun aturan itu sangat mungkin direkomendasikan Kemenag atas dasar alasan keamanan.

"Memang nantinya bisa saja ada langkah-langkah lebih jauh, tapi kita tidak melarang niqab, tapi melarang untuk masuk instansi-instansi pemerintah, demi alasan keamanan. Apalagi kejadian Pak Wiranto yang lalu," ujar Fachrul.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini